Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), mulai dari sumber daya manusia, kelembagaan, dan substansi yang diperlukan dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
"Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan di Jakarta, Kamis.
Kementerian ATR/BPN menerima kunjungan perwakilan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk membahas persiapan operasional lembaga yang baru disahkan pada 1 Oktober 2026 lalu.
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini berfokus pada pemenuhan berbagai kebutuhan kelembagaan BRAN.
"Kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor," ujarnya.
Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan Kementerian ATR/BPN adalah menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional BRAN. Dukungan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan substansi yang diperlukan dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas BRAN.
Kementerian ATR/BPN dan BRAN ke depannya juga akan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan BRAN. Adapun kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan.
"Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik," katanya menambahkan.