yang terpenting bukan sekadar jumlah transaksi, melainkan bagaimana data tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, akurat, dan terpercaya.
Surabaya (ANTARA) - Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengawasan keuangan, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Pemanfaatan data administrasi hukum terus meningkat. Hingga Oktober 2026, data Ditjen AHU telah diakses sebanyak 51.120.480 kali oleh berbagai instansi.
“Angka ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan data administrasi hukum oleh berbagai instansi. Namun, yang terpenting bukan sekadar jumlah transaksi, melainkan bagaimana data tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, akurat, dan terpercaya,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Widodo melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.
Berdasarkan catatan Ditjen AHU, jumlah akses data tersebut terdiri atas 7,8 juta transaksi pada 2023, sebanyak 5,3 juta pada 2024, meningkat menjadi 17,2 juta pada 2025, dan mencapai 20,7 juta hingga Oktober 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan integrasi diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi yang sama kepada berbagai instansi pemerintah.
Menurut dia, data yang telah tercatat dan terverifikasi dapat dimanfaatkan lintas lembaga sesuai kewenangannya sehingga pelayanan menjadi lebih mudah dan cepat.
Saat ini, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN, sedangkan 14 instansi lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama.
Data korporasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung administrasi perpajakan, perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK.
Pemerintah juga menekankan pentingnya akurasi, keamanan, dan perlindungan data agar integrasi tersebut mampu memperkuat transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan badan usaha untuk tindak pidana keuangan dan korupsi.