Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mulai mengadaptasi perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan dan perekonomian.
"Pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, efektivitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Wakil Menteri Komdigi RI Nezar Patria pada ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026 di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, perlunya adaptasi teknologi AI di pemerintah daerah karena perkembangan kecerdasan artifisial tersebut yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, kata Wamen Komdigi, gelombang AI berbeda dengan proses digitalisasi sebelumnya, karena menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi pemerintah.
Nezar mengatakan ajang GM-DTGI Award 2026 menghadirkan penilaian yang lebih detail dan substantif mengenai adopsi teknologi digital di tingkat pemerintahan daerah, hal itu karena pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Jadi, apa yang dilakukan ini saya kira jauh lebih detail dan lebih substantif, bagaimana adopsi teknologi digital di pemda, baik lokal maupun regional. Karena, di lokal pemerintah inilah sebetulnya layanan publik berada di garis depan," ujar Nezar.
Dia menjelaskan dalam dua tahun terakhir cakupan indeks GM-DTGI berkembang dari 429 menjadi 508 kabupaten dan kota, kondisi tersebut menjadikan indeks ini sebagai salah satu cermin kondisi transformasi digital pemerintahan daerah secara nasional.
Nezar menegaskan tujuan indeks tersebut bukan semata-mata menentukan daerah yang unggul maupun tertinggal, namun membantu pemda memahami posisi masing-masing dalam transformasi digital, identifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta menemukan praktik baik yang menjadi rujukan bersama.
"Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Tetapi, membantu daerah-daerah kita menjawab tiga pertanyaan penting, yaitu di mana posisi kita di tengah transformasi digital ini, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana praktik-praktik baik bisa kita jadikan contoh atau benchmark bersama, sehingga kita bisa maju bersama-sama," katanya.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan capaian penghargaan Terbaik Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang diraih Yogyakarta patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas transformasi digital di lingkungan pemkot.
Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah dan akuntabel.
"Sebetulnya yang paling kita harapkan dan kita rasakan adalah layanan. Kalau sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital itu berjalan dengan baik, harapannya masyarakat merasakan bahwa layanan lebih cepat dan lebih akuntabel," katanya.