Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerima masukan dari perwakilan pengemudi ojek online atau ojol mengenai tarif pengantaran barang dan makanan dalam pelayanan transportasi berbasis aplikasi.
Dalam pertemuan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima aspirasi dari perwakilan pengemudi ojol yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) mengenai tarif pengantaran barang dan makanan dalam pelayanan transportasi berbasis aplikasi.
Menurut dia, pertemuan dengan perwakilan FDTOI dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan perwakilan pengemudi ojol dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11).
"Beliau (Dasco) memerintahkan kepada kami untuk juga mendengar masukan langsung dari bapak-bapak (pengemudi) sekalian dan juga nanti kelompok lainnya akan kita undang mengenai pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui aplikasi dengan kendaraan roda dua," kata Meutya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan pedoman tarif layanan transportasi berbasis aplikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
Peraturan itu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, pelindungan data, serta tata kelola penyelenggaraan layanan transportasi berbasis aplikasi bagi perusahaan penyedia aplikasi, pelaku usaha, pengemudi, dan pengguna layanan.
Beleid itu antara lain mengatur batas biaya layanan platform aplikasi maksimal 8 persen agar pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari ongkos transportasi yang dibayar oleh pengguna layanan.
Kemkomdigi sedang menyiapkan peraturan menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan, yang memiliki karakteristik berbeda dengan layanan angkutan penumpang.
Meutya menyampaikan, penyusunan ketentuan baru itu dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait.
"Jadi, dari sini nanti hasil pertemuan ini tentunya juga akan sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk kami juga saling diskusi bagaimana mengadopsi berbagai masukan dari masyarakat terkhusus dari Front Driver Transportasi Online Indonesia," katanya.
Mahmud selaku perwakilan FDTOI mengapresiasi upaya pemerintah menyiapkan regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.
Ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2016 belum ada aturan baku mengenai tarif layanan pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi.
Akibatnya, menurut dia, penerimaan pengemudi dari jasa pengantaran barang dan makanan sering kali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan kuota internet.
"Yang kami minta tidak neko-neko. Kesejahteraan ini bentuknya memang tidak terukur, tapi layaklah buat kita hidup mendapatkan pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan," katanya.
Mahmud mengatakan bahwa Kemkomdigi juga perlu mendengarkan aspirasi dari perwakilan pengemudi ojol dari berbagai daerah, yang mungkin menghadapi situasi dan masalah yang berbeda dengan pengemudi di Jakarta.
"Karena tiap-tiap daerah iklim dan geografisnya kan berbeda, dan mereka juga perlu adanya didengarkan oleh pemerintah pusat," katanya.