Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai tawaran perkawinan dengan warga negara asing agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan.
“Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah merespons wartawan secara tertulis di Jakarta, Jumat.
Heni meminta masyarakat Indonesia untuk waspada apabila dijanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah yang besar dan jika pernikahan dilakukan dengan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kasus pengantin pesanan yang selama ini ditangani, para korban WNI pada umumnya tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi serta iming-iming mahar dalam jumlah besar.
Terlebih, tak sedikit laki-laki WNA membawa kesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, kata Heni.
Direktur di Kemlu RI itu juga mencatat adanya persepsi yang keliru bahwa perkawinan dengan WNA pada kasus-kasus pengantin pesanan hanya bersifat informal, seperti nikah siri, padahal perkawinan yang dilakukan bersifat resmi di negara tujuan.
“Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak,” ujar dia.
Karena kurangnya pemahaman tersebut, para WNI yang kemudian ingin mengakhiri perkawinan pun tidak bisa dengan mudah melakukan perceraian karena harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tujuan.
Dengan demikian, Heni mengimbau masyarakat Indonesia yang hendak menikah dengan WNA agar dapat memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, Heni menyatakan dukungan bagi langkah kepolisian dalam pengungkapan praktik TPPO dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan tiga korban WNI ke China baru-baru ini.
“Kementerian Luar Negeri mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku dan berharap agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Heni.
Ia juga mengingatkan pentingnya para pihak memastikan korban mendapat hak-haknya secara penuh, termasuk restitusi, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk mengatasi trauma yang mungkin terjadi.