Kementerian Ketenagakerjaan () membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ().
Kemnaker menegaskan pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).
Indah menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Ia menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Dengan demikian, sejumlah aspek teknis terkait kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Menurut Indah, penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.
Proses tersebut akan melibatkan kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Indah mengatakan aturan pelaksanaan nantinya mengatur sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Kemnaker mengimbau pengusaha maupun pekerja agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah.
Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.