Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengungkap alasan sektor di Indonesia menjadi target utama .
Pratama mengatakan alasan utamanya karena sektor perbankan memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi.
"Sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah," kata Pratama kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).
Ia menilai keberhasilan dalam memperoleh akses terhadap sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencurian dana, pengambilalihan akun, pemasaran maupun perdagangan data di pasar gelap.
Risiko ini dinilai semakin luas seiring berkembangnya layanan mobile banking, pembayaran digital, API serta integrasi perbankan dengan berbagai penyedia teknologi.
Pratama mengatakan pelaku serangan tidak selalu menargetkan sistem inti bank, namun mereka dapat memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan maupun kredensial nasabah sebagai pintu masuk ke sistem perbankan.
Pernyataan tersebut mengacu pada data Threatmap dalam situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB yang mengungkap sektor perbankan menjadi industri yang paling banyak ditargetkan oleh penjahat siber dengan total sekitar 761.000 ancaman yang terdeteksi.
Posisi berikutnya diikuti oleh sektor teknologi dengan 386.000 ancaman yang terdeteksi, pemerintah sebanyak 121.000, edukasi sebanyak 48.000, manufaktur 42.000 dan telekomunikasi 18.000.
Data tersebut turut mengungkap sebanyak 1,6 juta serangan yang berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir. Angka ini meningkat dari 50.600 serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir pada Sabtu (7/11) dalam 24 jam, dengan rata-rata 4 serangan terdeteksi per detik.
Lebih lanjut, Pratama turut menilai kesiapan bank-bank di Indonesia dalam menghadapi serangan siber. Menurutnya, sejumlah bank besar umumnya sudah memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan serta mekanisme respons insiden.
Namun demikian, tingkat kematangan keamanan siber belum tentu merata di seluruh industri, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, kesiapan tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall atau perangkat keamanan lainnya, namun juga dari kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
"Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan," tutur Pratama.
Ia mengatakan, ancaman siber merupakan risiko yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi digital.
Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan siber sektor perbankan melalui deteksi dini, pertukaran intelijen ancaman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengujian ketahanan sistem secara berkala.
Meski begitu, upaya ini juga harus disertai komunikasi publik yang transparan dan bertanggung jawab. Statistik keamanan siber perlu disampaikan dengan konteks yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Pratama menegaskan hal yang dibutuhkan saat menghadapi ancaman siber adalah kewaspadaan dan kesiapan, bukan kepanikan.
"Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," imbuh Pratama.
Untuk masyarakat, Pratama menegaskan tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber.
Menurutnya,selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi dapat tetap dilakukan seperti biasa.
"Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana nasabah sedang terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan," ungkap Pratama.
"Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak terdapat pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi sebaiknya tetap dilakukan secara wajar," imbuhnya.
Pratama mengimbau untuk tidak memberikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapa pun. Ia menyebut apabila ditemukan transaksi mencurigakan, segera hubungi kanal resmi bank untuk melakukan pengamanan rekening.
Selain itu, ia mengatakan masyarakat juga perlu waspada terhadap phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya.