Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan geopark harus menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan.
“Semakin baik pengelolaan geopark di wilayah rawan bencana, semakin besar peluang kita memperkuat kesadaran masyarakat, menjaga ekosistem, dan mengurangi risiko bencana. Sebaliknya, pariwisata massal yang tidak terkendali dan mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan kerentanan kawasan,” ujar Rachmat dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Untuk diketahui, Indonesia menghadiri Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis, sebagai momentum penting untuk memperkuat peran geopark dalam agenda pembangunan berkelanjutan global.
Hasil sidang tersebut menyatakan bahwa, dari tujuh geopark Indonesia yang dievaluasi dan direvalidasi, Geopark Nasional Bojonegoro direkomendasikan secara aklamasi oleh council untuk memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).
Lima geopark Indonesia, yaitu Belitong, Merangin-Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, dan Raja Ampat, memperoleh rekomendasi Green Card untuk mempertahankan status UGGp. Sementara itu, Geopark Nasional Ranah Minang Silokek mendapat kesempatan untuk menyempurnakan nominasi UGGp dan menindaklanjuti rekomendasi Council.
Seluruh rekomendasi Council tersebut akan disampaikan kepada UNESCO Executive Board untuk dipertimbangkan dan ditetapkan dalam sidang musim semi 2027.
Capaian tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring UNESCO Global Geoparks sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dan daerah, pengelola, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga warisan geologi, budaya, serta lingkungan.
“Keberhasilan geopark tidak hanya diukur dari pengakuan UNESCO, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana,” kata Kepala Bappenas yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI),
Rachmat Pambudy juga menegaskan bahwa pengembangan geopark sejalan dengan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point koordinasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Indonesia, khususnya dalam pembangunan wilayah yang tangguh, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretariat Nasional KNGI, diwakili oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan bersama Dewan Pakar KNGI, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris, serta perwakilan pemerintah daerah dan pengelola Geopark Indonesia.
Kehadiran delegasi Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi geopark Indonesia, mengawal proses evaluasi nominasi dan revalidasi, serta memastikan hasil sidang UNESCO ditindaklanjuti dalam kebijakan dan pengembangan geopark nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), koordinasi KNGI berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ke depan, koordinasi pengembangan Taman Bumi (Geopark) direncanakan beralih ke Kementerian PPN/Bappenas, dengan pelaksanaan yang masih menunggu penetapan Peraturan Presiden.
Pada 2015, ketika menjadi program resmi UNESCO, terdapat 120 geopark di 32 negara. Pada November 2026, jumlahnya telah meningkat menjadi 241 UGGp di 51 negara. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya pengakuan internasional terhadap geopark dan perannya dalam menghubungkan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutan pembuka sidang, Assistant Director-General for Sciences UNESCO Denise Pires de Carvalho menegaskan pentingnya geopark sebagai ruang yang menghubungkan ilmu pengetahuan, perlindungan warisan bumi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
UNESCO menekankan bahwa geopark bukan sekadar kawasan konservasi atau destinasi wisata, melainkan instrumen nyata untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi aksi dan manfaat bagi masyarakat.
Hasil sidang ini menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti hasil sidang UNESCO melalui kebijakan, program, dan penguatan tata kelola geopark Indonesia, mempercepat pengembangan geopark baru, serta memastikan kontribusi nyata geopark terhadap pembangunan wilayah, konservasi warisan bumi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, Geopark Indonesia perlu terus dikembangkan sebagai instrumen transformasi pembangunan wilayah yang mengintegrasikan konservasi, pendidikan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi lokal, dan pelestarian budaya menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.