Ekonomi

Kepala BPS Ungkap Pertumbuhan Ekonomi 15 Provinsi di Atas Nasional

Kepala BPS Ungkap Pertumbuhan Ekonomi 15 Provinsi di Atas Nasional
Jakarta, CNN Indonesia

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap ada 15 provinsi di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pada kuartal III 2026 tumbuh lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 5,47 persen.

Provinsi teratas untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara yang tumbuh 16,65 persen, Kepulauan Riau sebesar 7,52 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 7,39 persen, Kalimantan Utara 6,34 persen, dan Sulawesi Tengah 5,96 persen.

Amalia mengatakan tiga provinsi teratas mampu memiliki ekonomi yang tumbuh di nasional karena didorong oleh industri setempat. Maluku Utara disebut memiliki penggerak ekonomi yang berasal dari industri logam dasar.

Sementara itu, Kepulauan Riau digerakkan oleh industri yang berbeda. Ada berbagai macam industri di sana.

"Ada ekonomi kreatif, komputer, elektronik, hilirisasi berbasis bauksit jadi aluminium, (dan) galangan kapal," ujar Amalia dalam acara Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakarta, Jakarta, Jumat (20/11).

Selain itu, ada Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pertumbuhannya didorong oleh pertambangan, tetapi kini disebut sudah mulai ada industri karena munculnya smelter.

Pronvisi lain yang tumbuh di atas 15 persen ada Jawa Barat sebesar 5,89 persen, Jakarta 5,87 persen, Bali 5,85 persen, Jawa Tengah 5,83 persen, Jawa Timur 5,82 persen, Yogyakarta 5,79 persen, Sulawesi Tenggara 5,79 persen, Sulawesi Selatan 5,75 persen, Banten 5,72 persen, dan Gorontalo 5,63 persen.

Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara ini mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan.

Pertumbuhan dalam hal ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara diketahui memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.