Nasional

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara, Hukuman Lebih Rendah Dari Tuntutan JPU

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara, Hukuman Lebih Rendah Dari Tuntutan JPU

SLEMAN -- Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp 510 juta dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (19/11/2026). 

Dalam amar putusan yang disampaikan, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sunaryanto menyatakan Anita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin. Selain itu, terdakwa juga terbukti turut serta menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran serta membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.

Atas perbuatannya, Anita dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 510 juta. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya meminta Anita dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 510.000.000," kata majelis hakim saat membacakan putusan, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan Anita. 

Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan daycare tersebut. Perbuatan itu mengakibatkan anak-anak korban mengalami trauma psikis. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai meresahkan masyarakat.

"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, terdapat tiga keadaan yang meringankan hukuman Anita. Pertama, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya. Ketiga, terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana.

Terkait dengan denda, majelis hakim menetapkan denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tenggat pembayaran dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Apabila denda tidak dibayarkan, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa atas izin ketua pengadilan negeri. Jika penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari.

Tidak Dibebani Restitusi

Selain menjatuhkan hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga memutuskan tidak membebankan restitusi atau ganti rugi kepada Anita. Keputusan tersebut berbeda dengan tuntutan JPU yang meminta terdakwa membayar restitusi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.055.436,60.

Majelis hakim mempertimbangkan posisi Anita sebagai kepala sekolah yang hanya menerima gaji Rp 3 juta per bulan dari yayasan. Sementara itu, pengelolaan uang sekolah dan keuangan lainnya berada di bawah kendali yayasan, termasuk Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusumastuti.

Hakim menilai, pihak yang lebih banyak menikmati hasil pengelolaan keuangan daycare adalah Diyah. Selain itu, Anita juga disebut menjadi tulang punggung keluarga dengan tanggungan ekonomi untuk menghidupi anaknya.

"Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah serta digaji Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut majelis hakim terdakwa tidak layak untuk dijatuhi restitusi," kata hakim.

Menanggapi putusan tersebut, Anita menyatakan masih pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. "Yang Mulia, kami minta waktu untuk pikir-pikir," kata Anita.

Sikap serupa disampaikan JPU yang juga menyatakan masih mempertimbangkan putusan majelis hakim.

Sebelumnya diberitakan, dalam sidang tuntutan yang digelar pada pertengahan Oktober 2026, JPU menuntut Anita dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 800 juta. 

Jaksa juga meminta Anita membayar restitusi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.055.436,60. Nilai tersebut merupakan bagian dari total restitusi sebesar Rp 2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).