Nasional

Kepsek Daycare Little Aresha Lolos dari Hukuman Restitusi Rp425 Juta

Kepsek Daycare Little Aresha Lolos dari Hukuman Restitusi Rp425 Juta
Yogyakarta, CNN Indonesia

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap  Kepala Sekolah , Anita Palupi Indahsari, dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak. Namun, terdakwa lolos dari hukuman restitusi atau ganti rugi.

Putusan ini membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Anita membayar Rp425 juta sebagai restitusi kepada para korban.

Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Kamis (19/11). Sidang dipimpin Sunaryanto selaku ketua majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Anita tak layak dijatuhi kewajiban membayar restitusi dengan beberapa hal. Antara lain, statusnya sebagai kepala sekolah yang digaji pihak yayasan. Anita disebut menerima upah dengan nominal Rp3 juta dengan beban ekonomi selaku tulang punggung keluarga.

Kemudian, pengelolaan uang dan lain-lain dikelola yayasan melalui rekening pribadi Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti. Sehingga dalam pertimbangannya, hakim menilai yang banyak menikmati hasilnya adalah sang ketua yayasan.

"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dijatuhi restitusi, sehingga terdakwa tidak dibebani pembayaran restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum," kata hakim.

Meski lolos dari beban restitusi, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara kepada Anita.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua penuntut umum menyangkut pasal perlindungan konsumen.

Namun, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama.

Selain itu, terdakwa juga dinyatakan bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ketiga kedua.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata hakim dalam amar putusannya.

Selain hukuman badan, hakim turut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp510 juta kepada terdakwa, yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila denda tersebut tidak dibayar sesuai tenggat waktu, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri untuk melunasinya.

Jika hasil penyitaan dan pelelangan tetap tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari, sementara masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan vonis ini, hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah Diyah Kusmastuti, serta membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak korban hingga mengakibatkan trauma fisik dan psikis.

"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," tambah hakim.

Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Merespons putusan majelis hakim ini, baik Anita melalui tim kuasa hukumnya maupun pihak JPU menyatakan pikir-pikir.

Putusan terhadap Anita ini sendiri cuma separuh dari yang dituntutkan oleh JPU pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026 lalu. JPU sebelumnya menuntut Anita pidana penjara selama 10 tahun dalam dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 77B juncto Pasal 76B tentang penelantaran anak, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C tentang kekerasan anak, atau Pasal 77 juncto Pasal 76A UU Perlindungan Anak tentang diskriminasi anak.

Jaksa juga menuntut Anita membayar denda sebesar Rp800 juta. Denda tersebut harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama satu bulan.

Dalam tuntutannya, jaksa turut meminta terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi terhadap 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).