Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem kepegawaian pemerintah di Indonesia ternyata pernah mengalami perubahan besar pada masa kolonial Belanda. Sebelum memiliki jenjang jabatan, kepangkatan, dan sistem penggajian yang lebih teratur, birokrasi di Jawa masih mewarisi pola administrasi era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang dinilai rentan terhadap penyelewengan dan korupsi.
Perubahan itu terjadi setelah Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811. Dia melakukan perombakan besar-besaran terhadap birokrasi dengan membentuk sistem pemerintahan yang lebih terpusat, menetapkan hierarki jabatan, hingga memberikan gaji kepada para pejabat.
Daendels melihat pemerintahan baru setelah runtuhnya VOC membutuhkan birokrasi yang lebih teratur. Sebab, selama era VOC, belum ada sistem administrasi pemerintahan yang tertata seperti yang diinginkannya.
Dalam Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811 (2005), sejarawan Djoko Marihandono menyebut Daendels berusaha membenahi kekacauan birokrasi tersebut. Ia membawa semangat perubahan yang dipengaruhi Revolusi Prancis dan model pemerintahan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte.
Daendels kemudian melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap birokrasi di Jawa. Dia ingin mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya masih dipengaruhi pola lama menjadi birokrasi yang lebih terpusat dan memiliki jenjang yang jelas.
Salah satu perubahan penting adalah penataan kedudukan pejabat berdasarkan jabatan dan hierarki. Setiap pejabat memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang lebih jelas. Pemerintah juga memberikan gaji kepada para pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.
Sejarawan Ong Hok Ham dalam Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (1983) menyebut Daendels mengubah juga kedudukan birokrasi di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Para pejabat ditempatkan sesuai hierarki dan kepangkatan.
Mereka diberikan seragam dan tanda pangkat untuk menunjukkan fungsi serta kedudukannya. Dengan adanya jenjang tersebut, perintah dari pemerintah pusat dapat diteruskan secara berlapis.
Gubernur Jenderal tidak perlu lagi memberikan instruksi langsung kepada pegawai di tingkat paling bawah. Arahan cukup diberikan kepada pejabat di tingkat atas untuk kemudian diteruskan kepada bawahan sesuai struktur yang telah ditetapkan.
Perubahan ini membuat pemerintahan menjadi lebih tersentralisasi. Setiap pejabat memiliki posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam menjalankan pemerintahan.
Selain penataan jabatan, sistem penggajian juga menjadi bagian penting dari reformasi Daendels. Dia berupaya membuat pejabat memperoleh penghasilan dari negara sehingga tidak perlu mencari keuntungan tambahan melalui jabatan yang dimiliki.
Pegawai juga memiliki kesempatan mendapatkan kenaikan penghasilan apabila memberikan kontribusi sesuai dengan tugasnya. Ketika menduduki jabatan, mereka diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan kepada atasannya.
Dengan demikian, perubahan yang dilakukan Daendels bukan sekadar mengganti susunan pejabat pemerintahan. Dia turut mengatur bagaimana pegawai menjalankan tugas, bagaimana perintah disampaikan dari atasan kepada bawahan, hingga bagaimana negara memberikan imbalan kepada orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan.
Sistem tersebut kemudian menjadi salah satu warisan sejarah birokrasi kolonial yang berkembang dan mengalami berbagai penyesuaian setelah Indonesia merdeka.