
Sumber gambar, Nindias Ajeng
- Penulis, Nindias Ajeng
- Peranan, Jurnalis di Yogyakarta
- Telah diterbitkan 29 menit yang lalu
- Waktu membaca: 10 menit
Artikel ini memuat detail aksi kekerasan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman.
"Aku dikejar, ditangkap, lalu aku dipukulin, dikeroyok, ditendang, diseret, dirundung, hingga akhirnya tanganku diikat lalu dibawa ke truk (polisi)."
Masih lekat di ingatan Andi, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), apa yang terjadi di malam ketika dia mengikuti demonstrasi pada Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11) dini hari.
Dia mengaku mengalami pengeroyokan oleh sekelompok orang, yang ia duga merupakan reserse atau polisi yang berpakaian sipil. Kelompok itu Andi sebut "datang bersamaan dengan satuan polisi lainnya".
Andi—yang namanya kami samarkan demi keamanan dirinya—menyebut saat itu dirinya menerima pukulan, tamparan, serta tendangan, termasuk di dalam truk polisi, hingga bagian-bagian tubuhnya terluka, memar, dan bengkak. Diagnosis awal dokter menyebut dia terindikasi fraktur patah tulang leher, saraf terjepit, dan trauma servikal.
Hingga kini, dia masih dalam proses pengobatan rawat jalan. Barang-barangnya pun dia sebut masih ditahan oleh pihak kepolisian hingga artikel ini diturunkan.
Komnas Perempuan mencatat, pada pengamanan aparat gabungan polisi dan TNI di demo 10 November, setidaknya tujuh orang terluka akibat tembakan dan pemukulan, dan tiga di antaranya dibawa ke rumah sakit.
Sementara itu, lebih dari 150 orang ditangkap, 19 orang di antaranya anak-anak. Belakangan sebagian besar dibebaskan, kecuali satu orang yang dijadikan tersangka.
Menanggapi aduan-aduan dan protes terhadap kekerasan aparat pada demo 10 November, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY baru-baru ini mengumumkan tengah memeriksa 11 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran etik saat aksi demonstrasi Hari Pahlawan di Jogja dan Sleman.
Namun, pihak Polda DIY belum merespons permintaan tanggapan terkait dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa UGM ini.
UGM juga telah menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026.
Dibawa ke dalam truk polisi
Kepada jurnalis Nindias Ajeng yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Andi menceritakan bahwa awalnya, dia dan teman sesama mahasiswanya, bernama Riki (bukan nama sebenarnya), mengikuti aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer pada Selasa (10/11) sore.
Mereka berangkat dari kampus UGM pada pukul 16.30 sore dan keduanya mengikuti demonstrasi hingga bubar, pada pukul 19.30.
Namun, Andi dan Riki tetap berada di Titik Nol Kilometer untuk memantau kondisi aksi unjuk rasa hingga pukul setengah 9 malam.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
"Dari teman-teman mahasiswa lain yang berada di sekitar Gedung DPRD DIY dan beberapa jaringan informasi lain dari teman, kami mendapatkan informasi bahwa ada aksi unjuk rasa lanjutan di Gedung DPRD. Aku dan Riki lanjut memantau keadaan. Dari Titik Nol Kilometer, kami sampai di Gedung DPRD DIY kira-kira pukul 9 malam," jelas Andi, Sabtu (14/11).
Sesampainya di Gedung DPRD DIY, aparat kepolisian ternyata sudah memukul mundur massa aksi hingga ke arah Tugu Jogja.
Andi dan Riki memutuskan tidak beranjak untuk memantau kelanjutan sekaligus dinamika yang terjadi di lapangan.
Mereka kemudian kembali ke kampus UGM, sebab situasi dinilai cukup kondusif karena massa aksi telah menyebar ke beberapa titik akibat dipukul mundur sampai Tugu Jogja.

Sumber gambar, Nindias Ajeng
Keduanya tiba di bundaran UGM pukul 10 malam. Di sana, masih banyak massa aksi yang berkumpul.
"Suporter, mahasiswa, masyarakat, dan paramedis jalanan menggunakan kawasan bundaran UGM sebagai safe zone, sebagai titik kumpul terakhir," kata Andi.
Andi dan Riki pun merasa masih bisa tinggal di lokasi untuk memantau kondisi lanjutan sekaligus dinamika lapangan yang terjadi.
"Ternyata, pada pukul hampir 11 malam, mulai banyak berdatangan massa aksi entah dari mana dari arah barat, selatan, dan timur, ke arah bundaran UGM."
"Lalu, pada pukul 11 malam aku melihat sendiri adanya pasukan aparat kepolisian yang datang menuju bundaran UGM dari arah selatan, dari Gramedia Jogja sambil menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi yang masih berada di bundaran UGM," jelasnya.
Penembakan gas air mata, lanjut Andi, mengarah ke bundaran UGM. Gas air mata pun masuk ke kawasan kampus UGM. Saat itu, massa aksi menjadi terpecah karena adanya gas air mata.
"Aku dan kawanku terpisah, karena keadaannya chaos. Ada beberapa massa aksi yang lari ke belakang, masuk ke dalam kawasan kampus yang dirasa cukup aman untuk menghindari gas air mata."
"Tetapi aku masih tertinggal di depan, di dekat bundaran UGM karena aku berpikir kalau aku mundur ke belakang aku akan terkena gas air mata," imbuh Andi.
Menurut Andi, beberapa orang yang ia duga polisi tanpa seragam atau reserse, lantas mengejar kemudian melakukan tindakan kekerasan.
"Aku dikejar, ditangkap, lalu aku dipukulin, dikeroyok, ditendang, diseret, dirundung, hingga akhirnya tanganku diikat lalu dibawa ke truk (polisi). Di dalam truk, aku mengalami tindakan lanjutan brutalitas aparat kepolisian hingga aku hampir tidak sadarkan diri," katanya.

Sumber gambar, Nindias Ajeng
Andi menyebut dirinya dipindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain sebanyak tiga kali.
Pertama, Andi diangkut dari bundaran UGM ke Tugu Jogja menggunakan truk polisi.
Kedua, ia dipindahkan ke Gedung DPRD DIY dari Tugu Jogja memakai ambulans.
Ketiga, Andi dibawa dari Gedung DPRD DIY ke rumah sakit menggunakan ambulans polisi.
"Karena setengah sadar dan tidak bisa melihat, saya tidak yakin ambulans membawa saya dari Tugu Jogja ke Gedung DPRD DIY. Tetapi, kemungkinan menggunakan ambulans mengingat situasi yang bisa saya rasakan dan adanya penggunaan tandu," jelasnya.
Andi mengatakan dirinya mendapatkan tindakan kekerasaan saat ditangkap di bundaran UGM, dibawa di truk polisi, ketika berada di Tugu Jogja, di dalam ambulans dari Tugu Jogja ke Gedung DPRD, dan sewaktu berada di Gedung DPRD.
"Sampai Gedung DPRD DIY pun aku masih ditendang, ditampar, dijahilin. Hingga ada beberapa dokter dari kepolisian mengecek kondisiku, akhirnya kekerasan polisi itu berhenti," kata Andi.
Dirawat di rumah sakit, tak ditanggung BPJS
Andi dibawa ke Unit Gawat Darurat rumah sakit di Yogyakarta, karena kondisinya dinilai tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan oleh polisi.
Menurut kesaksian karyawan rumah sakit, ia tiba di sana Rabu (11/11) pukul 00.30 dini hari.
Andi mengatakan pihak kepolisian tidak mendampingi dirinya. Barang-barang dan identitas pribadinya pun disita sehingga ia tidak bisa menghubungi atau dihubungi oleh teman-temannya.
Pada pukul 03.00 pagi, Andi meminta tolong karyawan rumah sakit untuk mengontak kawan-kawannya melalui kanal media sosial. Beberapa temannya yang merespons kemudian mendatangi Andi di rumah sakit.
Diagnosis awal dokter mengindikasikan Andi mengalami fraktur patah tulang leher, saraf terjepit, dan trauma servikal.
Setelah pendamping datang, barulah Andi menjalani pemeriksaan lanjutan berupa rontgen.
"Aku dirontgen ternyata memang ada luka kekerasan di tubuhku seperti luka dalam bengkak memar, lebam, luka luar lecet di banyak bagian tubuh, khususnya di bagian kepala dan leher bagian kanan," katanya.
"Dari hasil rontgen belum ditemukan cedera yang serius, tapi tidak serta-merta mematahkan diagnosis awal, karena ada kemungkinan nantinya jika masih bengkak dan nyeri harus tetap ada pemeriksaan lebih lanjut," lanjutnya.
Setelah melalui pemeriksaan, dokter memutuskan Andi bisa menjalani rawat jalan. Ia dipulangkan ke rumah pada Rabu (11/11). Dokter meresepkan obat anti nyeri dan radang serta salep untuk luka memar juga bengkak.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Andi mengatakan saat ini bengkak di tubuhnya sudah tidak ada. Tapi, rasa nyeri masih terasa di beberapa bagian tubuh di punggung, leher, dan kepala.
Memar di badannya juga belum hilang. Ia juga mengalami kesulitan tidur dan merasa cemas jika mengingat kembali kejadian kekerasan yang dialaminya waktu itu.
"Aku tidak bisa kuat untuk membayangkan bagaimana brutalitas aparat yang aku alami," katanya, sebelum tangisnya pecah.
"Aku sudah cukup pasrah saat di atas truk. Aku sudah tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya, aku masih bisa hidup atau enggak, karena memang sebrutal itu yang mereka lakukan, walaupun saat ini aku masih bisa cukup bertahan."
"Aku bersyukur dianugerahi badan yang cukup kuat untuk menerima hal itu."
Andi menceritakan dirinya mendapatkan dukungan dari kampus untuk pengobatan fisik juga pemulihan mental pascademonstrasi.
Di level universitas, berdasarkan informasi yang Andi dapatkan dari teman-temannya, terdapat penawaran pendampingan hukum, penjaminan keamanan korban, dan bantuan untuk mencari sekaligus mengembalikan barang-barang pribadi seperti dompet, ponsel, kartu identitas, dan kunci motor, yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya.
Sementara itu, pihak fakultas tempatnya belajar juga menawarkan pembiayaan rumah sakit termasuk perawatan medis lanjutan apabila diperlukan serta penjadwalan untuk layanan konseling dengan psikolog.
"Dari departemen, ada penawaran bantuan untuk pembiayaan RS kemarin. Departemen juga menjengukku dan memberikan bantuan finansial sementara jika dibutuhkan," kata Andi.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Andi merasa bersyukur atas berbagai tawaran bantuan dari kampus. Pasalnya, pengobatannya tidak bisa dibiayai BPJS. Hal ini ia ketahui dari karyawan rumah sakit.
"Itu benar pembiayaan pengobatan rumah sakit kalau terjadi peristiwa kekerasan oleh kepolisian tidak bisa ditanggung BPJS," ujarnya.
Ia mengatakan selama dirawat di rumah sakit juga sewaktu menjalani masa pemulihan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak kepolisian sama sekali.
"Tidak ada yang mendampingi. Saat di rumah sakit enggak ada. Pasca aku menjalani rawat jalan enggak ada yang mendampingi hingga saat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban," jelasnya.
Namun, Andi juga bilang ia bersyukur mendapat dukungan dari teman-temannya.
"Aku sangat bersyukur pada teman-teman yg sangat suportif, menjagaku, mendampingiku hingga saat ini, agar aku bisa merasa aman, bisa beraktivitas seperti sedia kala," katanya.
Polisi diperiksa atas pelanggaran etik
Menanggapi aduan-aduan dan protes terhadap kekerasan aparat pada demo 10 November, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY baru-baru ini mengumumkan tengah memeriksa 11 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran etik saat aksi demonstrasi Hari Pahlawan di Jogja dan Sleman.
Kompolnas disebut mendampingi proses pemeriksaan Propam Polda DIY.
"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel, dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi, Jumat (13/11).
"Nah ini masih kita dalami (jenis pelanggarannya), kita masih melakukan pendalaman. Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami. Kita naikkan nanti ke melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," imbuhnya.
Widhy tak menutup kemungkinan jumlah anggota yang diperiksa akan bertambah. Selain memeriksa anggota, Bid Propam Polda DIY juga mendalami sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV.
Sebelumnya, menurut keterangan resmi Polda DIY, aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB awalnya berjalan tertib.
Namun situasi disebut berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY dan disebut menyerang kantor dengan bom molotov dan alat lain.
Polda DIY juga sempat membantah kendaraan taktis polisi merangsek ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM dalam penanganan aksi penyampaian pendapat 10 November.
"Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," kata Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, Rabu (11/11).
UGM mengecam
UGM sendiri telah mengambil sikap menyusul demonstrasi di Yogyakarta yang berujung ricuh pada 10 November tersebut. Dalam peristiwa tersebut, delapan mahasiswa UGM dilaporkan diamankan aparat.
Ketua DPP FISIPOL UGM, AAGN Ari Dwipayana, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.
"Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kekuasaan," tegas Ari Dwipayana.
Sementara itu, Rektor UGM, Prof Ova Emilia, juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ova menyampaikan, kampus berkomitmen menjaga nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi aksi demonstrasi di Yogyakarta.
UGM juga membuka kemungkinan membentuk tim gabungan pencari fakta (TPF) terkait kejadian ini.
Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut dapat dilakukan untuk memastikan apakah aparat masuk ke lingkungan kampus saat kericuhan berlangsung.
"Mungkin kalau perlu UGM membuat tim gabungan pencari fakta, supaya kita betul-betul jernih, masuk atau tidaknya (aparat)," ujarnya di Balairung UGM, dikutip dari TribunJogja, Rabu (11/11).
"Lalu, supaya kemudian bukti-bukti di CCTV bisa kita tunjukkan, saksi-saksi juga bisa kita cek," tambahnya.
Andi sendiri telah mengikuti unjuk rasa sejak tahun 2019, ketika ia duduk di bangku SMA, hingga kuliah.
Ia memandang ada kemerosotan kebebasan berpendapat dan bersuara dalam dinamika demokrasi di Indonesia saat ini. Contoh nyata, menurutnya, ada pada aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
"Kita lihat bahwa dari kekerasan represif aparat kepolisian, saking brutalnya begitu, itu kan bentuk bagaimana pemerintah itu menakut-nakuti kita masyarakat untuk berpendapat di muka umum," pungkasnya.