Jakarta, CNBC Indonesia - Kewajiban pengusaha untuk menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) bagi pekerja turut berpotensi menimbulkan dampak keuangan terhadap para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analis menilai kebijakan ini dinilai dapat memengaruhi pengelolaan arus kas, likuiditas, hingga fleksibilitas keuangan perusahaan, terutama emiten yang bergerak di sektor padat karya.
Sebagai informasi, kewajiban penyediaan dan pembayaran Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026. Aturan tersebut mulai berlaku paling lambat satu tahun sejak undang-undang diundangkan, yakni pada 28 Oktober 2027.
Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 253 yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai, kewajiban pembentukan dana cadangan pesangon berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan emiten, khususnya perusahaan yang memiliki karakteristik padat karya.
Menurutnya, sektor manufaktur, tekstil, alas kaki, perkebunan, hingga pertambangan menjadi sejumlah sektor yang perlu mencermati implementasi kebijakan tersebut.
Pasalnya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian kas untuk memenuhi kewajiban pesangon. Kondisi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas penggunaan dana yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, ekspansi bisnis, maupun pembayaran utang.
"Hal ini berpotensi mengurangi fleksibilitas penggunaan dana untuk modal kerja, ekspansi, maupun pembayaran utang, sehingga dapat menekan free cash flow," ujar Elandry saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, besaran dampak terhadap keuangan perusahaan masih akan bergantung pada aturan teknis yang ditetapkan pemerintah, termasuk mekanisme dan besaran iuran yang harus disediakan pengusaha.
Elandry menambahkan, investor perlu mencermati emiten dengan jumlah karyawan besar, beban tenaga kerja tinggi, serta likuiditas terbatas. Perusahaan dengan arus kas kuat dinilai relatif lebih siap menghadapi kewajiban tersebut.
Sebaliknya, emiten padat karya dengan margin keuntungan tipis berpotensi menghadapi tekanan lebih besar.
Senada, Senior Analyst Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, kewajiban pembentukan Dana Cadangan Pesangon berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pengelolaan arus kas, likuiditas, serta fleksibilitas keuangan emiten.
Menurut Nafan, perusahaan nantinya tidak hanya menghadapi kewajiban pembayaran pesangon ketika terjadi PHK, tetapi juga perlu menyiapkan pendanaan pesangon secara lebih terstruktur sejak awal masa kerja karyawan tetap.
Dari sisi akuntansi, kewajiban imbalan pascakerja pada dasarnya sudah tercermin dalam laporan keuangan emiten. Dengan demikian, dampak utama kebijakan ini bukan semata-mata penambahan beban akuntansi, melainkan perubahan karakteristik pendanaan kewajiban perusahaan.
Kewajiban yang sebelumnya lebih berkaitan dengan pembayaran ketika terjadi PHK berpotensi berubah menjadi kebutuhan pendanaan yang lebih terencana dan mengikat likuiditas perusahaan.
Nafan menilai, tekanan arus kas tersebut berpotensi lebih signifikan bagi emiten padat karya, seperti sektor tekstil dan garmen, alas kaki, perkebunan, manufaktur, rokok, serta industri pengolahan.
Risiko akan semakin besar bagi perusahaan dengan jumlah karyawan besar, margin keuntungan relatif tipis, tingkat utang tinggi, serta likuiditas terbatas.
"Apabila dana pesangon harus dipupuk dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat, perusahaan berpotensi mengalokasikan sebagian kas yang sebelumnya digunakan untuk modal kerja, belanja modal (capex), ekspansi kapasitas produksi, pembayaran dividen, maupun pengurangan utang," kata Nafan saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Nafan menegaskan bahwa besarnya dampak kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada skema setoran, besaran iuran, mekanisme pendanaan kewajiban masa kerja sebelumnya, serta aturan teknis yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dari perspektif pasar modal, Nafan melihat kebijakan ini berpotensi menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek hingga menengah bagi emiten padat karya, terutama apabila implementasinya tidak dilakukan secara bertahap dan proporsional terhadap kapasitas keuangan perusahaan.
Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat memberikan kepastian perlindungan hak pekerja sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian kewajiban pesangon ketika terjadi PHK.
"Oleh karena itu, investor sebaiknya mencermati rasio liabilitas imbalan pascakerja terhadap ekuitas, posisi kas dan setara kas, operating cash flow, jumlah tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba," tutur Nafan.
Ia mengatakan emiten dengan fundamental kuat, likuiditas memadai, dan kemampuan menghasilkan arus kas operasional yang stabil relatif lebih siap menghadapi implementasi kebijakan tersebut. Sementara perusahaan yang memiliki keterbatasan likuiditas berpotensi menghadapi tekanan lebih besar terhadap kinerja keuangan dan valuasinya.