JAKARTA -- Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sebagai Asosiasi Ormas Islam merasa penting untuk menyampaikan sikap kritis demi dan untuk masa depan kehidupan Indonesia yang lebih baik. LPOI mengatakan bahwa politik yang santun dan beradab, serta stabilitas sosial adalah dambaan semua warga negara Indonesia. Kehidupan yang harmonis adalah modal bagi terwujudnya peradaban Indonesia yang lebih baik.
Ketua Umum LPOI Profesor KH Said Aqil Siroj menyampaikan, sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk prilaku dan dalam segala bentuk kehidupan. Hukum dan peraturan perundang-undangan wajib dijalankan secara adil dan tidak boleh pandang bulu.
"Para pemimpin bangsa harus menjalankan politik adiluhung, politik yang mengedepankan kebenaran dan kekesatriaan," kata Kiai Said dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (11/11/2026)
Kiai Said mengatakan, demi dan untuk menjaga kebenaran wajib hukumnya dilakukan sikap tegas diambil agar kebenaran dapat segera terungkap. LPOI mendukung Presiden Prabowo untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta untuk menjaga stabilitas nasional, agar segera bertindak tegas untuk membersihkan anasir-anasir jahat yang berpotensi merongrong dan berpotensi melakukan Tindakan makar.
"Karena apapun alasanya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar haram hukumnya," ujar Kiai Said.
Paralel dengan hal tersebut, dalam menyikapi konflik politik mutakhir, LPOI menyerukan bagi yang bersalah wajib berani bersikap kesatria untuk segera mundur, atau menyatakan berhenti dan menghentikan sikap-sikap yang memicu provokasi serta berpeluang menimbulkan banyak pertentangan serta bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang merugikan bangsa dan negara.
Kalau ternyata tidak ada itikad baik untuk mundur, demi dan untuk atas nama keadilan, wajib hukumnya bagi para anggota dewan di parlemen untuk mengawal dan menegakkan Keputusan Hukum Mahkamah Agung Yang Final dan mengikat, untuk melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya, demi kepastian hukum di Republik Indonesia.
"Di sisi lain, kita ini bangsa yang mengenal filosofi Sopo Salah Seleh (siapa yang salah wajib mundur), wajib tahu diri lah, lalu kalau tidak mundur bagaimana? Ya demi dan untuk atas nama keadilan, kebenaran, dan kekesatriaan yang harus diwariskan pada generasi mendatang wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas dengan tanpa pandang bulu. Agar rakyat bisa melihat fenomena ini sebagai sebuah pembelajaran yang epic dan indah, tentunya kalau semua pihak bersikap legowo dan mengakhiri konflik politik dengan smooth," ujarnya.
Sekali lagi, Kiai Said mengatakan, yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang tidak mendidik, rakyat tidak butuh keserakahan pada kekuasaan, rakyat butuh sandang pangan papan dan kemakmuran yang harus diprioritaskan. Rakyat butuh rasa aman dan ketenangan, butuh pendidikan yang di gratiskan.
"Agenda kita kedepan masih banyak, krisis lingkungan, karhutla, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan lainnya butuh tindakan nyata segera," ujar Kiai Said.