Harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing
Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta enam kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program prioritas dan memperkuat koordinasi lintas sektor sesuai tugas masing-masing.
"Harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing," kata Khofifah di Surabaya, Kamis.
Enam pejabat tersebut baru saja mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mereka adalah Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, dan Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Selanjutnya, Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Khofifah mengatakan pengisian jabatan tersebut telah melalui tahapan seleksi dengan mekanisme profesional dan terukur. Ia berharap para pejabat segera beradaptasi agar kinerja masing-masing perangkat daerah semakin optimal.
Secara khusus, Khofifah meminta Kepala Dinas Perkebunan memaksimalkan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu untuk mendukung target swasembada gula nasional. Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting dalam pengembangan komoditas tersebut.
"Memasuki musim hujan, bongkar ratoon sudah bisa dimulai. Koordinasi dengan Dirjen Perkebunan serta bupati terkait," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri.
Khofifah mencontohkan tepung terigu sebagai salah satu komoditas yang pergerakan harganya perlu dicermati untuk mengantisipasi lonjakan harga.
Ia juga meminta penguatan koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.
"Segera berkoordinasi dengan Bulog, distributor dan Disperindag harus banyak turun ke pasar bertemu warga sambil melakukan sinergi lintas sektor," ujarnya.
Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan berintensitas tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, pada Januari hingga Februari.
"Bakorwil menjadi mata, telinga dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat," kata Khofifah.
Di bidang perekonomian, Kepala Biro Perekonomian diminta mempersiapkan perluasan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
Penguatan fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi diperlukan agar perusahaan daerah dikelola secara sehat dan profesional serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa diingatkan untuk menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
Khofifah menilai proses pengadaan barang dan jasa memiliki potensi risiko penyimpangan sehingga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD memahami regulasi dan tidak ragu berkonsultasi dengan unit terkait apabila menghadapi persoalan aturan maupun koordinasi lintas sektor.