Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta pengembangan inovasi daerah berbasis riset menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Keberhasilan inovasi pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dihasilkan, bukan sekadar kebaruan gagasan atau kecanggihan teknologi yang digunakan,” kata Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Jumat.
Khofifah mengatakan inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Menurutnya, inovasi tidak selalu berupa teknologi digital atau aplikasi baru, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, perbaikan tata kelola, dan pengembangan pelayanan yang lebih efektif.
Jawa Timur tercatat meraih predikat Provinsi Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2026 selama dua tahun berturut-turut, yakni 2024 dan 2025. Pada Indeks Inovasi Daerah 2025, Jatim memperoleh skor 90,84 atau tertinggi secara nasional dari 38 provinsi.
Khofifah mengingatkan capaian tersebut harus diikuti dengan evaluasi terhadap efektivitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi bagi masyarakat.
“Dengan langkah tersebut, saya optimistis Jawa Timur dapat semakin memperkuat daya saing daerah melalui ekosistem riset dan inovasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut Pemprov Jatim juga menandatangani kesepakatan bersama dengan tiga perguruan tinggi yakni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Khofifah berharap kolaborasi tersebut memperkuat hilirisasi hasil penelitian agar dapat diterapkan menjadi kebijakan, teknologi tepat guna, maupun model pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim Lilik Pudjiastuti melaporkan penyelenggaraan Jatim Jagad Inovasi Award (JAWARA) dan Policy Innovation Competition (POIN) 2026 mencatat sebanyak 636 inovasi dan 204 policy brief yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penilaian melibatkan juri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemlu), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta sejumlah perguruan tinggi negeri di Jatim.