Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 1448 Hijriah/2027 Masehi berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif, sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026,
untuk memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.
"Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Menurut dia, petugas haji memiliki peran penting dalam memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan pelindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, calon petugas harus memiliki kesiapan fisik, mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pengabdian.
Perhatian khusus juga diperlukan dalam melayani jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi agar mendapatkan pendampingan optimal.
"Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal," ujarnya.
Jawa Timur memperoleh alokasi 121 petugas haji daerah, terdiri atas 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan.
Sebanyak 108 petugas dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 petugas lainnya untuk tingkat provinsi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
Alokasi tersebut disiapkan untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter).
"Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani. Seleksi ini adalah ikhtiar kita untuk memastikan jemaah haji Jawa Timur mendapatkan pelayanan terbaik, dari tanah air hingga Tanah Suci," katanya.
Seleksi mencakup bidang pelayanan umum dan kesehatan. Calon petugas pelayanan umum harus berusia 30-55 tahun dengan pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat.
Sementara pelayanan kesehatan mensyaratkan usia 27-55 tahun serta kualifikasi profesi yang sesuai.
Pendaftaran dibuka pada 5-10 November 2026. Verifikasi usulan berlangsung pada 11-13 November, dilanjutkan tes berbantuan komputer atau Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November. Hasil seleksi diumumkan 16 November 2026.
Khofifah juga meminta bupati dan wali kota aktif mengawal proses seleksi serta memastikan informasi persyaratan tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Saya minta Bupati dan Wali Kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif dan transparan," katanya.