Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan perdagangan karbon dapat menjadi bukti bahwa upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca benar-benar berhasil. Sebab, unit karbon yang diperjualbelikan harus melalui proses validasi dan verifikasi dengan metodologi yang ketat.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto menjelaskan perdagangan karbon bukan sekadar menghasilkan nilai ekonomi dari penurunan emisi. Lebih dari itu, transaksi karbon menunjukkan pencapaian penurunan emisi suatu negara telah diuji dan diakui oleh pihak lain.
"Kalau kita lihat kalau di laporan, misalnya SRM kita, itu adalah reduction emission, verified reduction emission, penurunan emisi yang sudah terverifikasi untuk kemudian bisa dijual. Itu bentuknya unit karbon," kata Ary dalam media briefing di COP31 Turki, Sabtu (14/11/2026).
Dia menjelaskan unit karbon yang diperdagangkan memiliki persyaratan lebih ketat. Metodologi penghitungan penurunan emisi harus divalidasi, sedangkan pencapaian pengurangan emisinya juga harus diverifikasi untuk memastikan hasilnya benar-benar nyata.
Menurut Ary, mekanisme tersebut membuat pembeli karbon memiliki jaminan bahwa unit karbon yang dibeli memang merepresentasikan penurunan emisi yang sesungguhnya.
"Kalau kemudian sudah sampai ada yang beli, benar-benar teruji penurunan emisinya itu nyata. Karena kalau nggak nyata, misalnya saya punya duit, saya nggak akan mau beli yang nggak nyata kan? Kalau saya beli yang nggak nyata, berarti saya dikibulin dong?" ujarnya.
Kemudian Ary menilai, apabila Indonesia mampu menjual unit karbon ke pasar internasional, hal itu tidak hanya memberikan pemasukan, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap keberhasilan upaya penurunan emisi yang dilakukan Indonesia.
"Kalau kita Indonesia bisa jualan karbon, bukan hanya masalah tapi juga duitnya, dan itu bukan ini ekonomi baru," tuturnya.
Meski demikian, Ary menegaskan tujuan utama perdagangan karbon bukan semata-mata menciptakan sumber ekonomi baru. Menurutnya, mekanisme tersebut terutama ditujukan untuk mendukung pembiayaan berbagai aksi iklim.
Dia mencontohkan upaya rehabilitasi mangrove yang membutuhkan pembiayaan mulai dari penyediaan bibit, penanaman hingga pemeliharaan.
Aksi tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ketika ekosistem mangrove semakin baik, peningkatan populasi ikan dan biota lainnya dapat memberikan manfaat lanjutan bagi kehidupan masyarakat.
"Jualan karbon itu utamanya bukan untuk ekonomi baru, tapi untuk pembiayaan aksi-aksi iklim. Kalau kemudian aksi iklim itu punya multiplier effect, seperti kalau mangrove, berarti akan keluar itu untuk orang yang bikin bibit, orang yang nanamnya, orang yang merawatnya," jelas Ary.
Lebih lanjut, dia menyebut manfaat perdagangan karbon seharusnya dilihat dari kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan aksi iklim. Dampak ekonomi yang muncul menjadi nilai tambah dari upaya tersebut.
Ary pun mengibaratkan perdagangan karbon sebagai ujian atas keberhasilan suatu negara dalam menjalankan aksi penurunan emisi. Menurutnya, sebuah negara tidak cukup hanya menyatakan telah berhasil menekan emisi, tetapi perlu ada pengakuan dan pembuktian dari pihak lain.
"Jadi, aksi iklim jadi kayak ujian lah. Kalau kita bilang saya hebat, ya Anda sendiri aja yang bilang hebat. Tapi kalau kemudian udah ada yang beli, udah ada yang ngakui bahwa benar Anda hebat, harusnya itu yang kemudian ditangkap teman-teman," pungkasnya.
Norwegia Sepakat Beli 12 Juta Ton Karbon
Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani memorandum of political agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual-beli karbon. Jumlah yang disepakati mencapai 12 juta ton CO2e sesuai perjanjian sebelumnya pada COP30 di Belem, Brasil.
Penandatanganan ini dilakukan melalui PLN dan perusahaan Norwegia, Global Green Growth Institute (GGGI), di COP31 Turki, Rabu (11/11). Perjanjian ini disaksikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat serta Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.
Jumhur menyebut Norwegia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan soal perubahan iklim. Dia menyebut pihaknya juga tengah berupaya menggaet negara lain untuk mengurangi emisi di Indonesia.
"Norwegia merupakan negara yang memiliki perhatian tinggi terhadap perubahan iklim. Artinya, mereka adalah negara pelopor atau juara dalam upaya penanganan perubahan iklim," kata Jumhur.
"Saya juga mengundang negara-negara lain agar bisa seperti Norwegia, memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang ingin bersama-sama mengurangi emisi," tambahnya.
Jumhur mengungkap Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.000 triliun untuk menurunkan emisi. Dengan begitu, pasar karbon menjadi salah satu solusinya.
"Kalau kita hitung dana yang diperlukan, jumlahnya mencapai USD 281 miliar. Artinya, sekitar Rp 4.000 triliun. Nah, itu kan tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah," katanya.
"Jadi, kita harus mengundang siapa pun untuk bersama-sama berkontribusi. Karena ini merupakan kebutuhan semua pihak," sambungnya.