BOGOR -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Program Building Alliance for Resilient and Advanced Knowledge in the Halal Economy (BARAKAH) di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, pada 2–10 November 2026. Program ini diharapkan memperkuat posisi kolektif negara-negara anggota D-8 (Developing Eight) sebagai kekuatan terkemuka dalam industri halal global dengan mendorong keterhubungan rantai pasok halal dan kerja sama investasi, serta meningkatkan kemitraan perdagangan di antara negara-negara anggota.
KNEKS bekerja sama dengan LDKPI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan IPB University dalam menyelenggarakan BARAKAH tahun 2026 sebagai salah satu tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D-8 Mesir 2024 sekaligus program prioritas Keketuaan Indonesia di D-8. Pada pelaksanaan perdana ini, BARAKAH memfasilitasi keikutsertaan 20 peserta dari Bangladesh, Nigeria dan Turkiye yang terdiri atas pejabat pemerintah, peneliti, dan profesional.
"Sinergi yang erat antara negara Anggota D-8 melalui program ini menjadi fondasi penting agar produk halal nasional tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga berdaya saing global," ujar Putu Rahwidhiyasa, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS dalam keterangan persnya, Jumat (6/11/2026).
Indonesia memiliki pengalaman dan keunggulan dalam ekosistem halal, baik di bidang produksi, manufaktur, sertifikasi, logistik, keuangan, teknologi, maupun akses pasar. Program BARAKAH memberikan kesempatan untuk menghubungkan keunggulan-keunggulan tersebut dan mewujudkannya ke dalam kerja sama konkret antarnegara. Staf Ahli Menteri Keuangan, Arief Wibisono menegaskan tujuan program ini bagi para peserta.
“Program ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, membangun jejaring antar lembaga, serta mengembangkan inisiatif praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh para peserta setelah kembali ke negara masing-masing,” katanya.
Dalam sambutan pembuka Direktur Utama LDKPI yang dibacakan oleh Indra Bawono, Kepala Divisi Pelaksanaan Penyaluran Dana, LDKPI menilai program ini akan membuat proses pengembangan ekonomi halal antarnegara menjadi lebih efisien.
“Sebuah solusi yang dikembangkan di suatu negara berkembang bisa jadi sangat relevan dan praktis bagi negara lain. Melalui kerja sama, kita dapat mempercepat kemajuan sekaligus menghindari keharusan untuk merancang ulang sesuatu yang sudah ada,” demikian isi sambutan tersebut.
Pelaksana Harian (Plh.) Rektor IPB University, Deni Noviana menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekosistem halal global.
“Kontribusi kami melampaui sekadar pengetahuan akademis. Kami meyakini bahwa penelitian dan inovasi harus diwujudkan menjadi solusi praktis yang menjawab tantangan nyata di masyarakat maupun industri. Kami juga berharap program ini dapat berkontribusi pada visi yang lebih luas untuk memosisikan Indonesia sebagai produsen utama produk halal bagi negara-negara anggota D-8, sekaligus mendukung harmonisasi sistem jaminan produk halal yang lebih baik di antara berbagai negara,” katanya.