Kementerian Komunikasi dan Digital () buka suara soal ajakkan dua lembaga SAFEnet dan Remotivi untuk membuka data terkait dugaan penurunan konten dan lahan di media sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan lembaga masyarakat sipil. Menurutnya, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk Komdigi dalam menjalankan moderasi konten di ruang digital.
"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi, kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ungkap Mediodecci, dikutip dari Detik, Jumat (13/11).
Mediodecci menyebut pihaknya siap mencocokkan data yang dimiliki oleh SAFENet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten di sistem pemerintah.
Dengan demikian, dapat diketahui apakah konten-konten yang dilaporkan kedua lembaga tersebut memang tercatat pernah dimintakan penurunan oleh Komdigi.
"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," ujar Mediodecci.
Menurut Mediodecci, catatan penanganan konten di Komdigi dapat ditelurusri kembali karena proses permintaan penurunan melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital.
Sebelumnya, laporan dari SAFENet dan Remotivi menemukan bahwa jumlah moderasi konten yang dilakukan oleh Komdigi meningkat. Pada 8 November 2026, tercatat 127 konten mengalami moderasi.
Dari 127 konten, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi, yaitu sebanyak 94 konten atau setara dengan 74,0 persen. Angka ini naik dari 66 permintaan pada temuan sebelumnya.
Laporan SAFENet dan Remotivi turut menemukan lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penanganan karhutla oleh pemerintah.
"Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan," ungkap SAFENet dalam keterangan resminya, Jumat (12/11).
Oleh sebab itu, kedua lembaga tersebut mengajak Komdigi untuk melakukan uji publik pada Selasa (17/11) mendatang.
Merespons data tersebut, Mediodecci mengatakan angka 74 persen ini perlu dibaca berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan.
Menurutnya, angka 74 persen tersebut merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola oleh SAFENet dan Remotivi.
Namun, menurut pengakuan Mediodecci, pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut.
"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelas Mediodecci.
Menurutnya, Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten. Apabila ditemukan kekeliruan, pihaknya siap melakukan evaluasi dan perbaikan.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tuturnya.