Nasional

Komdigi: Tugas pemerintah melayani, bukan berdebat dengan rakyat

Komdigi: Tugas pemerintah melayani, bukan berdebat dengan rakyat

Banda Aceh (ANTARA) - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa tugas pemerintah untuk melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan berdebat.

"Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Bukan kapasitas untuk berdebat. Kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat, menerima aspirasi dan menindaklanjuti kalau ada masukan," kata Fifi Aleyda Yahya, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Fifi Aleyda Yahya kepada awak media menjawab terkait adanya tantangan debat oleh kelompok masyarakat, usai menghadiri jumpa pers satu tahun bencana Aceh, di Banda Aceh.
‎
Fifi menyampaikan, ‎Komdigi sejauh ini menerima masukan dan kritik dari siapapun, dan bersedia menindaklanjuti jika memang ada data pendukung. Komdigi terus berusaha mendengarkan dan memfollow up aspirasi masyarakat.

"‎Ada 90-an konten dalam kurun waktu delapan bulan terakhir dianggap bermasalah. Jika memang bermasalah silahkan data, dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi, dan nanti akan ditindaklanjuti secara terukur dan konkret," ujarnya.


‎
Ia menegaskan, moderasi konten yang dilakukan Komdigi selama ini telah melalui proses verifikasi, dengan melibatkan aparat penegak hukum serta pihak penyedia platform.
‎
‎Jika terdapat keberatan, maka Komdigi juga bakal memoderasi data-data nya kembali, bahkan membantu mempertanyakan atau memfasilitasi masyarakat bertanya kepada platform terkait.

"Tugas Komdigi menjaga ranah digital agar aman, karena konten-konten seperti hoaks, pornografi anak, dokter palsu, informasi kesehatan palsu atau konten disinformasi yang bisa memecah belah bangsa kami moderasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan bangsa Indonesia," tegasnya.

Fifi kembali menegaskan bahwa Komdigi tidak melakukan pembatasan konten di media sosial sepanjang itu sesuai dengan ketentuan berlaku dan fakta lapangan.

‎"Tidak ada (pembatasan) sepanjang sesuai aturan yang berlaku, sesuai fakta. Kalau melihat konten kebencanaan masih bisa diakses, masyarakat bisa memberikan kritik, kecuali melanggar aturan," demikian Fifi Aleyda Yahya.