Komisi C mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan seleksi terbuka dan kompetitif terhadap calon pimpinan Badan Pengelola BUMD yang telah terbentuk, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, integritas, serta pengalaman di bidang bisnis, investasi, dan tata kelola perusahaan.
Surabaya (ANTARA) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi melakukan seleksi terbuka dan kompetitif terhadap calon pimpinan Badan Pengelola BUMD yang telah terbentuk.
"Komisi C mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan seleksi terbuka dan kompetitif terhadap calon pimpinan Badan Pengelola BUMD yang telah terbentuk, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, integritas, serta pengalaman di bidang bisnis, investasi, dan tata kelola perusahaan," kata Ketua Komisi C Adam Rusydi di Surabaya, Kamis.
Menurutnya, badan pengelola itu harus dipimpin figur berkapasitas manajerial dan pemahaman bisnis memadai agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, pengelolaan investasi, serta optimalisasi portofolio BUMD secara terintegrasi.
Dengan begitu, pengelolaan BUMD Jatim dapat berjalan lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan.
Selain seleksi pimpinan, Komisi C mendorong Pemprov membentuk atau menunjuk mekanisme pengawasan melalui auditor eksternal independen yang bekerja khusus di tingkat Pemerintah Provinsi.
Mekanisme itu diminta terpisah dari kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan masing-masing BUMD.
Auditor eksternal independen itu diharapkan memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap kinerja keuangan, pengelolaan aset, kepatuhan, dan tata kelola BUMD secara objektif dan berkala.
Hasil audit beserta tindak lanjut temuan material diminta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan Pemprov sebagai pemegang saham, serta dilaporkan berkala kepada Komisi C.
Dengan pengawasan dini, dirinya menilai potensi penyimpangan, permasalahan keuangan, dan kelemahan tata kelola dapat dideteksi sebelum menimbulkan kerugian besar bagi BUMD maupun Pemprov.
Komisi C juga mendorong penataan rangkap jabatan pada seluruh BUMD dan anak perusahaan dengan memperhatikan kompetensi, beban kerja, potensi konflik kepentingan, dan efektivitas tugas.