Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjawab kekhawatiran masyarakat.
Selama ini, menurut ia, ada kekhawatiran bahwa RUU itu akan dijadikan alat oleh penguasa untuk menindas. Dari aspirasi yang diterima, masyarakat ingin agar UU Perampasan Aset ke depannya tidak disalahgunakan.
"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman usai rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Selain itu, ia menyampaikan keberadaan badan pengawas tersebut akan mengawasi agar tidak ada aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dengan menggunakan UU Perampasan Aset.
Menurut ia, pimpinan badan itu, yang nantinya ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, juga dilakukan agar kontrol terhadap penyelenggaraan badan dilakukan oleh kedua pihak.
"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.