Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus memastikan dana korban pidana kembali.
Rano dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menilai penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata.
Oleh karena itu, kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun sejak proses penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
"Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan," ucapnya.
Legislator dari komisi DPR yang membidangi hukum itu menekankan bahwa RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana perlu ditempatkan sebagai pelengkap mekanisme penegakan hukum yang ada.
Penguatan khusus terletak pada tata cara menjangkau dan memulihkan aset ketika mekanisme yang tersedia menghadapi hambatan.
Ia menilai pembahasan harus menjaga fokus pada hukum acara dan prosedur pemulihan aset, dengan tetap mengutamakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
"Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada," katanya.
Terkait mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), Rano menegaskan perlunya batas penerapan yang ketat. Kondisi subjek, jenis tindak pidana, jenis aset, serta batas nilai aset harus dirumuskan secara jelas.
Menurutnya, mekanisme tersebut diarahkan untuk keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Penggunaan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sepanjang masih dimungkinkan menurut hukum.
Ia turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan dalam mekanisme tersebut.
Menurutnya, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta akses korban dan pihak yang berhak terhadap upaya hukum juga perlu dipastikan. Dengan demikian, proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru bagi pihak yang memiliki hak secara sah.
"Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya," ucapnya.
Lebih lanjut, Rano menyampaikan bahwa Komisi III terus mengintensifkan pembahasan sekaligus mendengarkan masukan dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, serta berbagai kalangan untuk memperkuat substansi pengaturan.
"RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sudah dinantikan masyarakat. Kita ingin memastikan kehadirannya memberikan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan," ucapnya.