Politik

Komisi VII DPR desak bank kembalikan jaminan KUR di bawah Rp100 juta

Komisi VII DPR desak bank kembalikan jaminan KUR di bawah Rp100 juta

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendesak perbankan mengembalikan agunan atau jaminan milik pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, mengatakan permintaan agunan masih ditemukan dalam penyaluran KUR meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk plafon tertentu.

"Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Sementara kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu," kata Evita.

Hal tersebut terungkap saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meninjau akses permodalan bagi pengusaha UMKM.

Dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank BJB, serta pengusaha UMKM itu, sejumlah peserta mengeluhkan persyaratan agunan yang masih diberlakukan perbankan.

Evita menegaskan bahwa bank penyalur KUR perlu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar pengusaha kecil memperoleh haknya dalam mengakses pembiayaan.

Ia juga meminta perbankan mengembalikan agunan yang telanjur diserahkan oleh pengusaha UMKM apabila berdasarkan ketentuan pembiayaan tidak diperlukan jaminan tambahan.

"Kalau masih menyimpan agunan atau jaminan, ya dikembalikan kepada para UMKM kita. Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan," ujarnya.

Menurut Evita, pengembalian agunan penting agar pengusaha UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, termasuk memperoleh akses pembiayaan lainnya.

Ia menilai kebijakan KUR seharusnya tidak hanya membantu pengusaha memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha agar mampu naik kelas.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup Dedi Ahmadi mengungkapkan bahwa persyaratan agunan masih menjadi salah satu kendala pengusaha dalam memperoleh KUR.

Dedi yang menjalankan usaha di sentra industri logam Citeureup mengaku masih menyerahkan sertifikat sebagai jaminan ketika mengakses pembiayaan perbankan.

Keluhan serupa disampaikan pengusaha Batik Kemang, Eli Yuliana, yang mengaku kesulitan memperoleh KUR karena diminta menyerahkan agunan serta terkendala persyaratan usia.

Eli yang berusia 64 tahun berharap perbankan memberikan kemudahan pembiayaan bagi pengusaha yang masih produktif meskipun telah memasuki usia lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan pertemuan tersebut membuka sejumlah persoalan yang masih dihadapi pengusaha UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pendampingan, edukasi, dan pembinaan agar pengusaha UMKM mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas usahanya.

Ajat berharap hasil kunjungan Komisi VII DPR RI dapat mendorong perbaikan penyaluran KUR sehingga program pembiayaan pemerintah semakin mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor.