Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan reformasi pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembentukan ekosistem mobilitas talenta nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk Komite Talenta Nasional (KTN) yang berperan menyiapkan talenta pimpinan hingga mengusulkan pengisian jabatan pimpinan tinggi kepada Presiden.
Rencana tersebut menjadi bagian dari empat kerangka kebijakan strategis yang disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memperbaiki pengelolaan talenta ASN secara nasional.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, mobilitas talenta diperlukan agar ASN dengan kompetensi terbaik dapat ditempatkan pada sektor dan instansi yang paling membutuhkan.
Selama ini, pengelolaan mobilitas talenta ASN masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pengisian jabatan, misalnya, masih banyak bertumpu pada mekanisme seleksi terbuka. Sementara itu, Komite Talenta Nasional belum terbentuk sehingga pengelolaan manajemen talenta belum berjalan optimal.
"Mobilitas talenta belum dikelola sebagai satu siklus nasional. Belum ada satu arsitektur regulasi, kelembagaan, jabatan, dan data yang menjalankan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN secara utuh," ujar Aba dalam Diseminasi Policy Brief Arsitektur Ekosistem Mobilitas Talenta Nasional, Rabu (11/11/2026).
Aba juga mengungkapkan persoalan ketimpangan pasokan talenta antarinstansi. Pemerintah daerah selama ini menjadi pemasok pegawai terbesar, sementara talenta unggul yang tersedia belum selalu mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi strategis.
Di sisi lain, data talenta ASN masih tersebar di berbagai instansi dengan standar berbeda. Kondisi tersebut membuat kualitas dan kompetensi pegawai sulit dibandingkan secara objektif lintas instansi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PANRB merumuskan empat pilar kebijakan yang dirancang menjadi satu kesatuan ekosistem mobilitas talenta nasional.
Pilar pertama adalah penguatan dasar kebijakan, yakni penyusunan kerangka regulasi dan sistem yang memberikan legitimasi bagi mobilitas talenta ASN.
Pilar kedua adalah pembentukan Komite Talenta Nasional sebagai penggerak manajemen talenta ASN. Komite ini akan memberikan arah dan rekomendasi strategis dalam memetakan talenta nasional berdasarkan data manajemen talenta masing-masing instansi.
KTN juga akan menyusun rencana suksesi hingga mengusulkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Utama kepada Presiden.
"Komite Talenta ASN Nasional berperan menjadi penyiap talenta pimpinan," jelas Plt. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Diah Ipma.
Pilar ketiga adalah reformulasi rumpun jabatan fungsional sebagai peta jalur karier ASN. Pemerintah ingin menyusun standar kesetaraan kompetensi agar perpindahan pegawai dapat dilakukan lebih mudah, baik di dalam instansi, antarinstansi, maupun ke luar instansi.
Dengan sistem tersebut, kompetensi dan jenjang karier ASN diharapkan dapat dibandingkan menggunakan acuan yang konsisten, bukan lagi dinilai berdasarkan kasus per kasus.
Adapun pilar keempat adalah pembangunan arsitektur National Talent Pool Database atau basis data talenta nasional.
Sistem ini akan menghubungkan, memvalidasi, dan menstandarkan data dari berbagai sumber, seperti Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN, sistem kepegawaian masing-masing instansi (SIMPEG), data kinerja, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Diah menjelaskan, sistem tersebut dirancang untuk menjadi mesin data yang mendukung pengambilan keputusan secara objektif dan akuntabel, tanpa memindahkan kepemilikan data dari sistem asal.
"Data yang tervalidasi membuat perbandingan talenta, pencocokan, dan risk flagging berjalan secara objektif," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]