Oleh : Bagus Aryo, Deputi Direktur LKMS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Bagus Aryo, Deputi Direktur LKMS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Akhir September lalu, Panitia Kerja (Panja) DPR menuntaskan sebagian besar daftar inventarisasi masalah RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Catatannya nyaris seragam: "disepakati usulan pemerintah". Namun pada butir yang paling menentukan nasib simpanan jutaan anggota—lembaga pengawas, lembaga penjamin simpanan, dan hak anggota menggugat pengurus—catatannya hanya satu kata: pending.
Lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum, dan pemerintah menargetkan puluhan ribu di antaranya beroperasi hingga akhir 2026. Koperasi diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, dan tulang punggung tak boleh rapuh. Ketika koperasi simpan pinjam gagal, yang lenyap bukan sekadar angka neraca, melainkan tabungan pedagang pasar dan petani kecil yang tak punya bantalan lain.
Kemajuan patut diakui. Panja menegaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan usaha tunggal beserta layanan penunjangnya, sementara koperasi sektor riil dipisahkan dari jasa keuangan. Unit usaha simpan pinjam kini "dapat", bukan "wajib", berubah menjadi koperasi tersendiri, dan keputusannya ada di Rapat Anggota. KSPPS boleh menghimpun wakaf uang dan menjadi nazir. Pemerintah juga mengusulkan bagian baru tentang Koperasi Multi Pihak sebagai payung hukum bagi bentuk yang tumbuh di banyak negara, meski keputusan Panja atasnya belum tercatat dalam rekap. Kerugian akibat kelalaian pengurus pun menjadi tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng. Arahnya benar.
Tiga hal membuat cemas
Pertama, jalan menuju pertanggungjawaban itu masih berliku. Tanggung jawab pribadi pengurus baru berlaku setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Itu wajar demi kepastian hukum, tetapi prosesnya panjang, dan jalan paling realistis bagi anggota kecil—hak sepersepuluh anggota menggugat pengurus atas nama koperasi—masih pending, padahal hak serupa bagi anggota terhadap pengawas—sepersepuluh anggota atau 500 orang—sudah disepakati. Di sisi pidana, ancaman diperingan dan dipersempit. Mengubah anggaran dasar koperasi yang izinnya dicabut turun dari tujuh menjadi tiga tahun penjara, dan unsur "melawan hukum" serta "kerugian nyata" ditambahkan. Penyesuaian dengan KUHP baru dapat dipahami, tetapi ambang pembuktian yang meninggi menuntut pengawas yang sigap mengamankan bukti sebelum dana anggota lenyap.
Kedua, wasit belum ada di lapangan. Lembaga pengawas simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta lembaga penjamin simpanan, belum diputuskan. Alasan pemerintah bahwa nomenklatur lembaga tak lazim dicantumkan dalam undang-undang dapat diterima, asalkan fungsinya tidak ikut menggantung. Usulan aturan peralihan, yang juga masih pending, menyerahkan pengawasan sementara kepada kementerian dan pemerintah daerah, dan penjaminan baru dibentuk paling lama dua tahun setelah lembaga pengawas berdiri.
Koperasi sendiri sudah disepakati diberi lima tahun menyesuaikan anggaran dasar. Artinya, simpanan anggota bisa bertahun-tahun tanpa jaring pengaman. Celah ini paling terasa pada koperasi desa, yang diproyeksikan memiliki unit simpan pinjam di samping gerai sembako dan klinik. Selama unit semacam itu tidak harus menjadi koperasi tersendiri, pengawasannya bertumpu pada kapasitas kementerian dan pemerintah daerah. Padahal pembina yang sekaligus pengawas memegang dua peran yang kerap berbenturan: pembina ingin koperasi tumbuh, pengawas harus berani menutupnya.
Ketiga, dana publik tanpa pagar. Pemerintah pusat dan daerah kini "dapat", bukan lagi "mengalokasikan", dana dari APBN dan APBD. Frasa "pinjaman atau pembiayaan" dihapus, sehingga bentuk dananya terbuka: pinjaman lewat badan layanan umum, hibah sarana seperti gudang dan pabrik pengolahan, hingga subsidi bunga dan penjaminan sebagaimana contoh dalam penjelasan. Tanpa pengawasan kokoh, fleksibilitas ini mengundang moral hazard.
Tiga negara menawarkan cermin
Spanyol memakai Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas sebagai kerangka umum, dan 16 dari 17 komunitas otonomnya memiliki undang-undang koperasi sendiri. Koperasi kredit diatur terpisah dalam Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito: ia diperlakukan sebagai lembaga kredit seperti bank dan tercatat pada register khusus Banco de España, bank sentral. Pembinaan dan pengawasan kehati-hatian tidak berada di satu tangan. Soal cadangan, Ley 27/1999 mewajibkan sedikitnya 20 persen surplus koperasi masuk dana cadangan wajib (fondo de reserva obligatorio) dan 5 persen ke dana pendidikan dan promosi. Cadangan itu tak dapat dibagi kepada anggota. Rekap Panja DPR belum memuat angka minimum serupa.
Prancis berpijak pada Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Koperasi pekerjanya, SCOP (Société Coopérative et Participative, dahulu Société Coopérative Ouvrière de Production), memiliki payung Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Pada 2001, melalui Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, lahir SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif): koperasi multipihak dengan sedikitnya tiga kategori anggota—termasuk pekerja dan penerima manfaat—yang boleh melibatkan pemerintah daerah, dengan cadangan yang tak dapat dibagi. Seluruhnya dibingkai Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Prancis juga mengenal révision coopérative, evaluasi berkala atas kepatuhan koperasi pada prinsipnya. Laporan 2024 mencatat 4.140 SCOP dan 1.417 SCIC dengan sekitar 88 ribu pekerja. Pelajaran bagi Koperasi Multi Pihak kita: karena anggotanya beragam, bentuk ini rawan bergeser menjadi perusahaan biasa. Cadangan tak terbagi menjaga modal kolektif agar tidak habis dibagi sebagai dividen, dan audit prinsip memastikan koperasi tetap berjalan sebagai koperasi.
Korea Selatan memberi pelajaran tentang pemisahan. Framework Act on Cooperatives (2012) memungkinkan koperasi berdiri di semua sektor kecuali keuangan dan asuransi, dan sekitar 20 ribu koperasi lahir dalam kurang dari sembilan tahun. Koperasi keuangan diatur Credit Union Act dan diawasi Komisi Jasa Keuangan. Koperasi kredit diwajibkan menyisihkan cadangan pencairan (redemption reserve)—dana likuid agar mampu membayar penarikan simpanan anggota—minimal 10 persen dari saldo simpanan dan tabungan berjangka, dengan setidaknya 80 persen disetor ke asosiasi pusat. Mereka juga harus menjaga rasio pinjaman terhadap simpanan dalam rentang 80 sampai 100 persen, bergantung pada porsi kredit hipotek cicilan. Menghimpun uang orang lain memang diperlakukan berbeda dari mengelola koperasi petani atau pengrajin.
Benang merahnya jelas. Di ketiga negara, kebebasan berkoperasi berjalan beriringan dengan pagar kehati-hatian: pengawas yang berbeda dari pembina, cadangan yang dikunci, dan evaluasi berkala yang tak bergantung pada niat baik pengurus. Pagar itu investasi kepercayaan, bukan beban tambahan. Kita punya semangat gotong royong, tetapi pengalaman koperasi simpan pinjam bermasalah mengajarkan bahwa semangat saja tak cukup menjaga uang anggota. Kegagalan satu koperasi besar dapat merusak kepercayaan pada ribuan koperasi sehat, termasuk koperasi desa yang baru tumbuh.
Lima solusi layak dipertimbangkan
Satu, biarkan nama lembaga diatur lewat peraturan presiden, tetapi kunci dalam undang-undang tenggat pembentukan pengawas dan penjamin, misalnya 24 bulan, beserta jaminan independensi dan sumber pendanaannya. Selama masa jembatan/tunggu, pengawasan kehati-hatian atas KSP dan KSPPS beraset besar diserahkan ke otoritas keuangan atau tim independen yang berasal dari praktisi, akademisi dan birokasi, sedangkan kementerian berfokus pada pembinaan.
Dua, jadikan penjaminan simpanan wajib berbasis premi, dengan modal awal APBN sebagaimana diusulkan pemerintah, tetapi dengan tanggal mulai yang jelas.
Tiga, tetapkan cadangan minimum dan rasio likuiditas, mengikuti cermin Spanyol dan Korea. Untuk Koperasi Multi Pihak, wajibkan cadangan tak terbagi dan batasi dominasi pemodal, mengikuti cermin Prancis.
Empat, sahkan hak gugat anggota terhadap pengurus, tambahkan audit kepatuhan prinsip koperasi berkala oleh lembaga independen, dan jaga pidana tetap proporsional namun tegas bagi penggelapan dana anggota.
Lima, kaitkan setiap dana APBN dan APBD, apa pun bentuknya, dengan syarat tata kelola. Pembiayaan lewat badan layanan umum menuntut kelayakan usaha dan laporan keuangan teraudit. Hibah sarana menuntut pertanggungjawaban penggunaan dan pencatatan sebagai aset koperasi. Subsidi bunga dan penjaminan hanya untuk koperasi yang patuh melapor dan tidak menunggak.
Koperasi tidak butuh kelonggaran istimewa; ia butuh kepercayaan yang dijaga. Wasit yang kuat bukan musuh koperasi, melainkan syarat agar anggota berani menitipkan tabungannya. Selama kata "pending" belum dilunasi, RUU ini ibarat rumah megah tanpa pagar. Bola kini di tangan DPR dan pemerintah.