Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan hingga pemberian sejumlah uang atau kickback untuk pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa sejumlah saksi berlatar belakang aparatur sipil negara atau mantan ASN BNPB maupun pihak swasta selama 9–12 November 2026.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.
Menurut Budi, beberapa vendor tersebut kemudian mengerjakan sejumlah proyek terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya.
Adapun proyek-proyek tersebut menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.
"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," katanya.
Budi mengatakan beberapa saksi dari pihak swasta didalami soal dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di BNPB.
"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya (pemberian uang atau suap, red.)," katanya.
Dalam pekan ini, pada Senin (9/11), KPK memanggil sembilan saksi yang terdiri atas AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Kemudian, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan KPK.
Pada Selasa (10/11), KPK memanggil FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Dirut PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Dirut PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP selaku pihak swasta sebagai saksi.
Akan tetapi, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui memenuhi panggilan KPK.
Pada Rabu (11/11), KPK memanggil TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, kemudian HS, Ave, dan AP selaku pihak swasta, serta enam ASN BNPB yang berinisial GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan NLS.
Namun, hanya HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP yang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi.
Pada Kamis (12/11), KPK memanggil PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PD sempat menjabat Deputi Pencegahan BNPB, sedangkan EP sempat menjabat Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.
Akan tetapi, tidak diketahui siapa saja di antara empat saksi tersebut yang memenuhi panggilan KPK.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.
Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.
KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.