Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.
"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.
Temuan ICW lainnya adalah tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
Lebih lanjut, Budi mengatakan dua kementerian tersebut harus mengevaluasi pengadaan yang sudah berjalan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikburistek pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.
Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik.