Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset dan aliran uang terkait tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sekaligus mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berinisial MH.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran itu dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa dua saksi kasus tersebut pada Senin, yakni BS selaku pihak swasta dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana.
"Kebutuhan penyidik dalam pemeriksaan kali ini adalah penelusuran aset, termasuk pendalaman soal aliran uang yang terkait dengan tersangka MH," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Kasus tersebut bermula saat KPK menetapkan MH sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. KPK kemudian menahan MH pada 19 Agustus 2026.
Sementara itu, KPK menduga MH menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Rinciannya adalah sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, penerimaan Rp10 miliar selama 2013-2018 dalam bentuk mata uang asing serta penerimaan Rp10 miliar selama 2014-2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.