Surabaya (ANTARA) - Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026 merumuskan empat klaster aksi perguruan tinggi berdampak yang mencakup penguatan tata kelola, transformasi pembelajaran, kolaborasi lintas sektor, dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
"Perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T. Basaruddin dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi menyeluruh agar kontribusinya terhadap pembangunan dapat semakin luas.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” kata Basaruddin.
Pada klaster pertama, matriks tersebut menitikberatkan penguatan tata kelola, kepemimpinan dan keberlanjutan institusi. Upaya yang diperlukan meliputi penguatan otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan.
“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya Good University Governance (GuG) dan otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.
Sementara itu, klaster kedua berfokus pada transformasi pembelajaran, digitalisasi dan penguatan kualitas lulusan. Perguruan tinggi didorong mengintegrasikan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan asesmen.
Selain itu, penguatan kematangan digital, integrasi dan keamanan data, serta pengawasan penggunaan AI juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel.
“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basarudin.
Pada klaster ketiga, matriks tersebut menekankan penguatan kemitraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan lebih luas.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.
Adapun klaster keempat berfokus pada akses, inklusi, dan jejaring pendidikan tinggi. Perguruan tinggi diarahkan memperkuat layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta membangun kolaborasi antar-kampus dan diaspora internasional.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” kata Basaruddin.
Melalui empat klaster tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas internal institusi, tetapi juga memperluas kontribusi bagi masyarakat.
Implementasi Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi dan mendukung pembangunan nasional.