REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA, – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah V Kalimantan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengawasi kemitraan di sektor perkebunan dan peternakan. Langkah ini bertujuan memastikan hubungan usaha antara perusahaan besar, koperasi, petani, peternak, dan pelaku UMKM berjalan adil, transparan, serta saling menguntungkan.
Kepala Kantor Wilayah V KPPU, FY Andriyanto, di Samarinda, Kamis (12/11), menegaskan bahwa pengawasan tersebut krusial untuk menjaga keseimbangan relasi bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Sinergi antara KPPU dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendeteksi sejak dini potensi permasalahan kemitraan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang proporsional," ujarnya dalam pertemuan daring bersama jajaran pejabat terkait Pemprov Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Direktorat Pengawasan Kemitraan KPPU, Yunan Andika Putra, memaparkan dasar hukum, ruang lingkup, hingga mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kemitraan. Ia menekankan pentingnya pencegahan praktik penguasaan atau pengendalian mitra oleh perusahaan besar yang dapat merugikan pelaku usaha kecil.
Tantangan Implementasi Kebun Plasma
Analis Pasar Hasil Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Fredy Sampe, menyoroti regulasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebesar 20 persen. Menurutnya, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kejelasan alokasi lahan, kepastian hak masyarakat, pembiayaan, hingga transparansi pelaksanaan.
Dari sisi kelembagaan ekonomi rakyat, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kaltara, Margaretha, memaparkan bahwa Kaltara saat ini memiliki 51.840 unit UMKM. Sebanyak 99,27 persen di antaranya didominasi oleh usaha mikro. Ia juga memaparkan perkembangan pembentukan 411 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut.
Keluhan Koperasi dan Langkah Solutif
Pada sesi diskusi, perwakilan koperasi mengeluhkan sejumlah persoalan dalam kemitraan kebun plasma. Keluhan itu meliputi ketidakjelasan pembagian manfaat, kepastian legalitas lahan, mekanisme penetapan harga, hingga belum optimalnya pelibatan koperasi oleh perusahaan perkebunan. Peserta juga meminta kejelasan status dan skema kerja sama KDKMP agar koperasi dapat berperan efektif sebagai mitra usaha.
Menanggapi masukan tersebut, KPPU mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, koperasi, dan perusahaan melalui fasilitasi forum bersama. Forum ini diharapkan dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kemitraan yang berlandaskan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi ini, KPPU Kanwil V Samarinda dan Pemprov Kaltara berkomitmen mempererat komunikasi antarinstansi guna memfasilitasi penyelesaian sengketa kemitraan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Utara.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.