Ekonomi

Kredit Belum Merata, Bos LPS Ungkap Ketimpangan Korporasi dan UMKM

Kredit Belum Merata, Bos LPS Ungkap Ketimpangan Korporasi dan UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti ketimpangan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di tengah tren pemulihan ekonomi. Meski secara keseluruhan pemulihan kredit mulai bergerak positif, laju pembiayaan dinilai belum merata di seluruh segmen usaha.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu memaparkan bahwa pemulihan kredit saat ini masih didominasi oleh sektor investasi dan modal kerja yang menyasar perusahaan besar. Tercatat, kredit korporasi melesat di kisaran 20%, sementara kredit usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) justru tertinggal jauh dengan pertumbuhan hanya sekitar 3%.

Di saat yang sama, laju kredit konsumsi juga terpantau melambat. Adapun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan per Oktober 2026 mencapai 13,21% secara tahunan.

"Pemulihan kredit terutama ditopang oleh investasi dan modal kerja. Ini perkembangan positif bagi pembangunan. Namun, pembiayaan belum tumbuh secara merata. Kredit korporasi tumbuh sekitar 20%, sedangkan kredit UMKM masih tumbuh sekitar 3%. Kredit konsumsi pun melambat," ujar Anggito dalam acara Financial Forum 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menyikapi kesenjangan tersebut, Anggito menegaskan bahwa solusinya bukanlah dengan mengerem penyaluran pembiayaan ke sektor korporasi. Sebaliknya, yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan efek rambatan (trickle-down effect) agar geliat investasi korporasi mampu menarik pertumbuhan sektor riil di level bawah.

Menurut dia, investasi yang masuk harus didorong untuk menggerakkan ekosistem usaha kecil, memperkuat rantai pasokan domestik (domestic supply chain), serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Dengan keterhubungan rantai pasok tersebut, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh masyarakat luas.

"Bukan berarti kita harus mengurangi pembiayaan korporasi. Yang perlu kita dorong adalah agar investasi bisa ikut menggerakkan usaha kecil, rantai pasokan domestik, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas," jelasnya.

Kendati mendorong akselerasi pembiayaan ke sektor yang lebih luas, Anggito mengingatkan perbankan agar tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Penyaluran kredit wajib berlandaskan pada kelayakan usaha serta kemampuan bayar debitur demi menjaga kualitas aset.

Dalam menggerakkan fungsi intermediasi tersebut, Anggito menilai bank-bank milik negara (BUMN) masih memegang peranan paling strategis dalam membiayai pembangunan dan memperluas akses keuangan masyarakat.

Di sisi lain, LPS terus memetakan dan memantau dinamika model bisnis serta profil risiko yang beragam di industri perbankan, mulai dari bank BUMN, bank pembangunan daerah (BPD), bank digital, hingga perbankan syariah, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah upaya pemerataan kredit.

[Gambas:Video CNBC]