Polemik terjadi antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Berikut rangkuman kronologinya menurut detikSport.
PSSI secara mengejutkan memberhentikan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum FFI. Vivin Cahyani kemudian diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI.
Viktor Sianipar bahkan menyebut bahwa situasi ini bak ikan kecil vs ikan besar. Hal itu dia katakan pada poin kedua dalam empat pesannya kepada PSSI.
"Kepada rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan Transformasi Futsal. Dua tahun terakhir banyak prestasi yang kita raih bersama, banyak proses yang sudah kita jalankan. Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," kata Micahel.
Permasalahan mulai mencuat setelah sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) mengeluhkan hadiah kompetisi 2025/2026 yang belum dibayarkan. Padalah musim 2026/2027 sudah dimulai pada September 2026.
Selain hadiah kompetisi, klub juga mempersoalkan subsidi liga yang belum diterima. Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan terhadap pengelolaan kompetisi dan komunikasi di tubuh federasi.
Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi untuk klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) telah dilunasi. Namun, persoalan internal organisasi belum selesai.
Ketegangan semakin meningkat setelah Michael Sianipar memberhentikan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Budi Setiawan, pada 4 November 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut pemberhentian itu sebagai bagian dari penataan organisasi dan upaya meningkatkan efektivitas kepemimpinan federasi. Namun, Budi mempertanyakan prosedur pemberhentiannya. Budi menilai keputusan tersebut harus mengacu pada Statuta PSSI dan peraturan organisasi, termasuk mekanisme persetujuan PSSI. Polemik mengenai keabsahan keputusan tersebut kemudian memperbesar ketegangan di internal FFI.
Sebanyak 40 voters FFI kemudian mendesak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hal itu bagian dari bentuk kekecewaan terhadap tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi futsal nasional.
FFI pimpinan Micahel juga dituduh tidak transparan terkait pengelolaan keuangan APBN. Dia lantas mempersilakan adanya audit terkait penggunaan uang APBN, yang dijawabnya dalam menimpali pernyataan perwakilan voters FFI dalam salah satu postingan di media sosial.
Sekjen PSSI, Yunus Nusi, lantas berencana untuk mengaudit dana non-APBN FFI. Yunus Nusi menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda.
"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," kata Yunus Nusi.