Politik

KSP pastikan pantau optimalisasi MBG di daerah stunting tinggi dan 3T

KSP pastikan pantau optimalisasi MBG di daerah stunting tinggi dan 3T

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan terus mengawasi optimalisasi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta dengan tengkes (stunting) tinggi.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyebut terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan MBG lewat pemantauan 26 rencana aksi di sistem monitoring dan evaluasi.

"KSP telah melakukan beberapa upaya penyelesaian hambatan terkait optimalisasi tata kelola, penyelenggaran MBG di antaranya melalui kewajiban sertifikat laik higiene dan sanitasi atau SLHS untuk penguatan keamanan pangan, validasi data penerima manfaat, dan percepatan aktivasi SPPG di daerah 3T dan stunting tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, menurut data yang diterimanya, dari total 26.885 SPPG sekitar 23.000 di antaranya aktif dan 498 sedang ditangguhkan.

Ariyo menyampaikan bahwa operasional SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi juga terus menjadi salah satu fokus isu di KSP.

"Nanti selain yang sudah kami lakukan, akan menjadi catatan bagi kami, mengenai 3T dan bagaimana pola pemberian kesempatan yang merata bagi penerima manfaat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan terus melakukan transformasi Program MBG 2.0 agar tepat sasaran, aman, transparan, dan akuntabel melalui penajaman sasaran penerima manfaat (refocusing), peningkatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola.

Sudaryono menyebut refocusing tidak mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memastikan manfaat MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam pernyataan pada Rabu (18/11), Dia mengatakan BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.

Terus diprioritaskan perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).