Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat tidak mengganggu ketahanan pangan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan produksi energi nasional berjalan beriringan dengan peningkatan produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja.
"Kami ingin memastikan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri, secara paralel tetap menjaga dan memastikan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja," kata Ariyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ariyo menyebut PT Pertamina EP telah menyiapkan sekitar 260 hektare lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang digunakan dalam kegiatan migas. Lahan pengganti tersebut diharapkan tidak sekadar menggantikan luasan lahan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
Salah satu contohnya berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Di lokasi tersebut, produktivitas padi meningkat dari sebelumnya 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare setiap panen, dengan frekuensi panen dua kali dalam setahun.
"Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang telah kita lakukan bersama sampai dengan saat ini memberikan potensi untuk mewujudkan swasembada energi dan sekaligus swasembada pangan," ujarnya.
Di sisi lain, percepatan pengeboran migas di Jawa Barat ditargetkan dapat meningkatkan produksi minyak secara signifikan. KSP mencatat terdapat 925 rencana sumur, dengan 414 sumur di antaranya diproyeksikan meningkatkan produksi minyak dari sekitar 4.000 barel per hari menjadi 31.000 barel per hari pada 2030.
Menurut Ariyo, KSP telah mengawal proses eksplorasi sumur AKP 004 di Kabupaten Indramayu, wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7, sejak Februari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa surat keputusan gubernur mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 87 persen telah terbit di enam kabupaten.
Sementara itu, kajian survei, investigasi, dan desain alih fungsi lahan tahap pertama di Indramayu telah disampaikan kepada instansi migas dengan luas lahan pengganti 22,63 hektare.
Berkas pengajuan tahap pertama tersebut ditargetkan disampaikan kepada Menteri Pertanian pada pekan keempat November 2026.
Ariyo menambahkan, pengembangan sektor migas dan pertanian juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja.
Kegiatan pengeboran migas membutuhkan tenaga kerja untuk berbagai tahapan operasional, sedangkan perluasan lahan pertanian berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian.
KSP, kata Ariyo, akan terus mengawal koordinasi lintas sektor untuk memastikan percepatan produksi migas tetap memperhatikan keberlanjutan lahan pertanian dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.