Surabaya (ANTARA) - Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 11–13 November 2026, bukan sekadar pertemuan para ilmuwan, pelaku industri, dan pengambil kebijakan. Lebih dari itu, forum nasional ini menjadi momentum penting untuk membangun jembatan antara inventor, inovator, dan investor, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya kebijakan berbasis sains (science-based policy). Melalui forum ini, tiga kekuatan strategis dipertemukan, yakni inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi, hilirisasi yang digerakkan industri, dan kebijakan berbasis sains yang didorong pemerintah.
Ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi tanpa hilirisasi berisiko berhenti sebagai produk laboratorium. Hilirisasi tanpa dukungan kebijakan akan menghadapi berbagai hambatan struktural. Sementara itu, kebijakan tanpa landasan sains berpotensi melahirkan program yang kurang tepat sasaran. Karena itu, KSTI 2026 perlu ditempatkan bukan semata sebagai ajang memperkenalkan hasil riset, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan.
KSTI merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Setelah penyelenggaraan perdana di Institut Teknologi Bandung pada 2025, KSTI 2026 mengangkat tema "Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia". Tema ini mengandung pesan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh berhenti pada capaian akademik, tetapi harus menjadi kekuatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, KSTI mempertemukan inventor, inovator, dan investor dalam satu forum. Perguruan tinggi dan lembaga riset menghadirkan pengetahuan serta teknologi, industri memiliki kapasitas produksi dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar, sedangkan investor menyediakan dukungan pembiayaan. Pertemuan ketiganya diharapkan mampu memperpendek jarak antara penemuan ilmiah dan pemanfaatannya secara luas.
Inovasi sebagai Modal Kemandirian
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan potensi inovasi. Berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian telah menghasilkan teknologi di bidang kesehatan, energi, pangan, transportasi, pertahanan, hingga semikonduktor. Kehadiran beragam produk inovasi dalam KSTI 2026 memperlihatkan bahwa kemampuan ilmuwan dan peneliti Indonesia terus berkembang.
Sejumlah inovasi, seperti tangan bionik, pesawat tanpa awak berdaya jelajah tinggi (HALE UAV), implan mata, bahan bakar berbasis sawit, hingga cip identitas nasional, menunjukkan bahwa riset dalam negeri memiliki potensi untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa. Produk-produk tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat menghasilkan pengetahuan, melainkan juga sumber lahirnya teknologi yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi.
Namun, kemampuan menghasilkan inovasi belum dengan sendirinya menjamin keberhasilan pemanfaatannya. Di sinilah persoalan mendasar ekosistem riset nasional masih perlu dijawab. Tidak sedikit hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, didaftarkan sebagai paten, atau dikembangkan menjadi purwarupa, tetapi belum berlanjut menjadi produk yang digunakan industri maupun masyarakat.
Persoalannya bukan semata pada kualitas penelitian, melainkan juga pada belum kuatnya keterhubungan antara agenda riset, kebutuhan industri, kesiapan teknologi, dan dukungan pembiayaan. Akibatnya, sebagian inovasi memiliki potensi ilmiah yang menjanjikan, tetapi belum menemukan jalan menuju pemanfaatan yang lebih luas.
Karena itu, ukuran keberhasilan riset perlu diperluas. Publikasi ilmiah, paten, dan purwarupa tetap penting sebagai indikator kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, untuk riset terapan, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran pemanfaatan teknologi, nilai tambah ekonomi, serta kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Dengan demikian, orientasi riset tidak hanya berhenti pada apa yang berhasil ditemukan, tetapi juga pada manfaat yang dapat dihasilkan.
Hilirisasi sebagai Jembatan Inovasi
Hilirisasi menjadi tahapan penting untuk mengubah hasil riset menjadi produk, teknologi, atau layanan yang dapat dimanfaatkan secara nyata. Namun, hilirisasi bukan proses sederhana yang dapat diselesaikan hanya melalui pameran inovasi, pertemuan bisnis, ataupun penandatanganan nota kesepahaman.
Perjalanan dari laboratorium menuju industri membutuhkan proses panjang. Teknologi harus melalui pengujian, penyempurnaan, standardisasi, sertifikasi, hingga pembuktian kelayakan produksi dan pasar. Setiap tahapan memerlukan sumber daya, pembiayaan, serta keterlibatan berbagai pihak. Tanpa dukungan yang berkesinambungan, inovasi yang telah berhasil dikembangkan berisiko berhenti sebelum mencapai tahap pemanfaatan.
Arah kebijakan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi memberikan peluang penting bagi penguatan ekosistem tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya mengarahkan kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung prioritas nasional, terutama dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.
Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa hilirisasi tidak semestinya terbatas pada komoditas mineral, tetapi juga perlu menjangkau sektor strategis lain, seperti kelapa, sawit, rumput laut, dan hasil perikanan. Pandangan ini memperluas pemahaman bahwa hilirisasi bukan sekadar meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, melainkan juga memperkuat kemampuan bangsa dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi.
Konsep triangle offense yang diperkenalkan Danantara, dengan mempertemukan perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, dan industri, menjadi pendekatan yang relevan. Ketiga unsur tersebut perlu bekerja dalam satu ekosistem, bukan berjalan sendiri-sendiri. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menawarkan hasil penelitian, industri tidak semestinya sekadar menunggu teknologi siap pakai, dan investor tidak dapat hanya hadir ketika risiko pengembangan telah sepenuhnya teratasi.
Keterlibatan industri justru perlu dimulai sejak tahap perencanaan riset. Kebutuhan pasar, spesifikasi teknologi, standar produksi, dan kelayakan ekonomi harus menjadi bagian dari pertimbangan awal pengembangan inovasi. Dengan pendekatan ini, riset tidak kehilangan kebebasan akademiknya, tetapi memperoleh arah penerapan yang lebih jelas.
KSTI 2026 yang menempatkan energi, pangan dan kesehatan, mineral dan semikonduktor, transportasi dan infrastruktur digital, serta pertahanan sebagai lima sektor prioritas memiliki peluang untuk memperkuat keterhubungan tersebut. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan menerjemahkan pertemuan antarpemangku kepentingan menjadi kerja sama yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Kebijakan Berbasis Sains sebagai Penggerak
Di samping inovasi dan hilirisasi, dimensi penting lainnya dari KSTI 2026 adalah penguatan kebijakan berbasis sains (science-based policy). Aspek ini tidak kalah strategis karena kemajuan teknologi pada akhirnya juga ditentukan oleh kualitas kebijakan yang mengatur, memfasilitasi, dan mendorong pemanfaatannya.
Berbagai persoalan pembangunan, mulai dari ketahanan energi, kemandirian pangan, layanan kesehatan, hingga transformasi industri, semakin kompleks dan membutuhkan keputusan yang didukung bukti ilmiah. Kebijakan publik tidak cukup hanya dibangun atas pertimbangan administratif atau kebutuhan jangka pendek, tetapi perlu memperhatikan hasil penelitian, perkembangan teknologi, serta proyeksi tantangan masa depan.
Dalam konteks inilah penyusunan policy brief dan foresight menjadi salah satu keluaran strategis KSTI 2026. Policy brief berperan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti ilmiah untuk menjawab persoalan pembangunan saat ini. Sementara itu, foresight membantu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka panjang, termasuk kecerdasan buatan, material maju, bioteknologi, dan berbagai teknologi strategis lainnya.
Kedua instrumen tersebut semestinya tidak berhenti sebagai dokumen akademik yang tersimpan setelah kegiatan berakhir. Rekomendasi yang dihasilkan perlu menjadi masukan nyata dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program prioritas, serta pengalokasian anggaran kementerian dan lembaga terkait.
Tentu, kebijakan berbasis sains bukan berarti setiap rekomendasi ilmiah harus diterima tanpa pertimbangan lain. Pengambilan keputusan publik tetap perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan fiskal, dan kepentingan masyarakat. Namun, sains harus memperoleh tempat yang memadai sebagai landasan rasional agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, hubungan antara sains dan kebijakan tidak boleh berlangsung satu arah. Pemerintah membutuhkan dukungan pengetahuan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, sementara perguruan tinggi juga memerlukan arah kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
Dari Konvensi Menuju Dampak Nyata
Pertanyaan penting setelah KSTI 2026 bukan lagi berapa banyak inovasi yang dipamerkan atau berapa banyak kesepakatan yang ditandatangani, melainkan sejauh mana hasil konvensi dapat ditindaklanjuti menjadi manfaat nyata bagi bangsa.
Untuk itu, setidaknya terdapat lima agenda yang perlu memperoleh perhatian bersama. Pertama, pemetaan produk inovasi berdasarkan tingkat kesiapan teknologi, kebutuhan industri, dan peluang komersialisasinya. Setiap inovasi perlu memiliki peta jalan pengembangan yang jelas, termasuk mitra potensial, kebutuhan pengujian, dan target pemanfaatannya.
Kedua, penguatan skema pendanaan hilirisasi yang berkelanjutan. Sinergi antara Kemdiktisaintek, BRIN, Danantara, industri, dan lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan antara tahap penelitian dan penerapan teknologi pada skala industri.
Ketiga, pelibatan industri sejak tahap awal penelitian. Kolaborasi tidak cukup dibangun setelah teknologi selesai dikembangkan, tetapi harus dimulai dari identifikasi persoalan, perumusan kebutuhan, hingga pengujian dan penyempurnaan produk.
Keempat, pengintegrasian hasil kajian ilmiah ke dalam perencanaan pembangunan. Rekomendasi policy brief dan foresight perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, serta dilengkapi penanggung jawab, target waktu, dan dukungan anggaran yang realistis.
Kelima, pembangunan sistem pengukuran dampak yang berkelanjutan. Keberhasilan KSTI perlu dievaluasi melalui indikator yang lebih substantif, seperti jumlah inovasi yang berhasil diadopsi industri, realisasi investasi, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, pengurangan ketergantungan impor, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kelima agenda tersebut membutuhkan kesinambungan kelembagaan. Tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, berbagai gagasan dan kesepakatan yang lahir dari konvensi berisiko kehilangan momentum. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang konsisten, KSTI dapat berkembang menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem inovasi nasional.
Pada akhirnya, KSTI 2026 perlu dimaknai sebagai momentum untuk mempertemukan tiga kepentingan yang saling melengkapi. Inovasi menghadirkan solusi berbasis pengetahuan, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai tambah ekonomi, sedangkan kebijakan berbasis sains memastikan keduanya bergerak dalam arah pembangunan yang tepat.
Indonesia memiliki sumber daya intelektual, potensi industri, dan kebutuhan pembangunan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana ketiganya dapat dipertemukan dalam ekosistem yang mampu bekerja secara berkelanjutan. Di sinilah peran pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan investor menjadi sangat menentukan.
KSTI 2026 telah menghadirkan panggung bagi bertemunya berbagai gagasan, teknologi, dan kepentingan strategis bangsa. Namun, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai ketika konvensi berakhir. Sebab, keberhasilan sebuah forum ilmiah tidak semata ditentukan oleh kemeriahan penyelenggaraannya, melainkan oleh sejauh mana gagasan yang dihasilkan mampu diwujudkan menjadi tindakan nyata.
Pada akhirnya, inovasi harus menghasilkan manfaat, hilirisasi harus menciptakan nilai tambah, dan kebijakan berbasis sains harus menghadirkan perubahan. Ketiganya perlu bermuara pada tujuan yang sama, yakni kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.
*) Penulis adalah Guru Besar Departemen Teknik Material dan Metalurgi; Kepala Pusat Studi Material Maju dan Teknologi Nano, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)