Kuasa hukum , Muhammad Rullyandi menyebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara () Jakarta tidak objektif dalam putusannya.
Hal ini menyusul adanya putusan hakim yang menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana soal suket penyetaraan pendidikan Gibran serta memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.
"Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural," kata Rully yang menjadi pihak tergugat II intervensi dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).
Rully merasa pihaknya dirugikan dengan putusan tersebut. Padahal, ia menyebut pihaknya ingin melanjutkan perkara ini untuk membuktikan kebenaran melalui jalur hukum.
"Itu untuk membuktikan bahwa kita ini serius, ya, bahwa Mas Gibran sebagai Wakil Presiden itu sebetulnya tidak bisa dibuktikan tuduhan-tuduhan oleh para Penggugat ini, ya," ujarnya.
Rully menguraikan sejumlah persoalan yang pihaknya lihat dari sidang lanjutan PTUN pada hari ini. Salah satunya adalah putusan PTUN yang menerima permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara.
"Padahal Majelis mengakui bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas untuk Tergugat bisa meminta untuk menghentikan perkara yang sedang disidangkan dalam perkara di PTUN," katanya.
Rully mengatakan, putusan Majelis Hakim yang menyatakan perkara ini gugur juga merupakan sebuah kekeliruan.
Tak hanya itu, ia menilai Majelis Hakim juga telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan bahwa putusan tidak bisa melalui upaya hukum.
"Sikap Majelis dalam menyatakan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding itu terhadap putusan ya, itu bertentangan dengan hukum acara. Karena putusan ini bisa diajukan upaya hukum," terang Rully.
Ia sempat menyinggung beberapa putusan lainnya yang menyeret persoalan penyetaraan pendidikan Gibran, yakni di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung.
Ia menyebut MK telah bermain politik dengan tidak mengabulkan permohonan untuk memanggil Gibran. Sementara itu, ia mengatakan adanya putusan "sangat kilat" dan sangat tidak rasional yang terjadi di MA.
"Ini sebuah catatan hukum kita bahwa tiga lembaga peradilan, dua lembaga kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya, belum sampai pada suatu kebenaran yang hakiki dalam mengadili suatu perkara," ucap Rully.