Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan bahwa pergerakan rupiah Jumat hari ini, dipengaruhi hasil pemilu paruh waktu AS yang dimenangkan oleh Partai Demokrat.
“Hasil pemilu tersebut pada awalnya meningkatkan selera risiko di pasar keuangan global, ditambah dengan berlanjutnya penurunan harga minyak dunia,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Investor disebut mulai mencermati kembali implikasi dari kemenangan telak Partai Demokrat dalam midterm elections di AS, yang memicu aksi jual secara luas di pasar saham AS.
Pelaku pasar mulai mengalihkan investasi dari saham-saham terkait Artificial Intelligence (AI) ke aset-aset safe haven, di tengah kekhawatiran bahwa sejumlah pejabat Partai Demokrat yang baru terpilih berpotensi mendorong kebijakan yang lebih ketat terhadap industri AI.
Di samping itu, sentimen juga berasal dari rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 yang secara mengejutkan meningkat menjadi 5,47 persen year on year (yoy) dari 5,29 persen yoy pada kuartal sebelumnya. Akselerasi tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekspor dan perubahan inventori, di tengah melemahnya permintaan domestik.
“Untuk perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp18.025–Rp18.125 per dolar AS,” kata dia.
Untuk yield obligasi pemerintah Indonesia sendiri mengalami penurunan di seluruh tenor pada perdagangan Kamis (5/11), didukung oleh membaiknya sentimen risiko di pasar keuangan global serta berlanjutnya penurunan harga minyak dunia. Yield obligasi pemerintah benchmark tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing turun sebesar 20 basis points (bps), 8 bps, 2 bps, dan 7 bps menjadi 7,38 persen, 7,66 persen, 7,73 persen, dan 7,69 persen.
Sementara itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah meningkat, tercermin dari kenaikan total volume transaksi menjadi Rp25,9 triliun dari Rp19,46 triliun pada perdagangan sebelumnya.
“Namun demikian, kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah Indonesia tercatat turun sebesar Rp0,68 triliun menjadi Rp915 triliun per 4 November 2026, setara dengan 12,97 persen dari total outstanding,” ungkap Josua.