Restrukturisasi PWU diperlukan agar fungsi holding mampu memberikan nilai tambah nyata terhadap anak perusahaan, bukan sekadar menjadi lapisan tambahan dalam struktur korporasi.
Surabaya (ANTARA) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi, komisaris, dan struktur pengelolaan perusahaan, termasuk anak usaha, guna meningkatkan performa perusahaan.
"Restrukturisasi PWU diperlukan agar fungsi holding mampu memberikan nilai tambah nyata terhadap anak perusahaan, bukan sekadar menjadi lapisan tambahan dalam struktur korporasi," kata Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi di Surabaya, Kamis.
Komisi C mendorong evaluasi jumlah dan komposisi direksi, dewan komisaris, serta organ pendukung dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional dan efektivitas pengawasan.
Anak perusahaan yang tidak lagi beroperasi atau mengalami persoalan keuangan berkepanjangan perlu dipertimbangkan untuk dikonsolidasikan.
Selain itu, PWU diminta mengklasifikasikan anak perusahaan berdasarkan kondisi dan prospek usaha, mulai dari perusahaan yang layak dikembangkan, membutuhkan pemulihan, hingga yang perlu dikonsolidasikan atau dilepas.
Seluruh aset dan penyertaan saham juga perlu ditinjau melalui asset review dan penilaian independen untuk memastikan produktivitas serta manfaat ekonominya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Komisi C turut mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan pasar perusahaan seperti Karet Ngagel, Loka Refractories, Moya Kasri, dan Carma Wira Jatim.
Adapun Adi Graha dan Gedung Expo diarahkan pada optimalisasi aset dan peningkatan pendapatan.
Khusus Kasa Husada dan Puri Panca Pujibangun, Komisi C meminta penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan keuangan, aset, kewajiban pekerja dan kreditur, serta aspek hukum melalui audit dan kajian restrukturisasi.
Komisi C menegaskan perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diwujudkan dalam langkah konkret yang dapat dievaluasi secara berkala, bukan sekadar penjelasan administratif.