Politik

Legislator: Keterbukaan pendidikan DPR bentuk pertanggungjawaban moral

Legislator: Keterbukaan pendidikan DPR bentuk pertanggungjawaban moral
Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai keterbukaan rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi, anggota DPR kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat.

"Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami," kata Fikri di Jakarta, Jumat.

Hal itu dia sampaikan merespons kritik masyarakat terkait latar pendidikan anggota DPR.

Menurut dia, verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pendaftaran calon anggota legislatif memang telah memenuhi ketentuan hukum dan administratif. Namun, lanjutnya, mekanisme tersebut dinilai belum cukup untuk membangun kepercayaan publik di tengah era keterbukaan informasi.

Ia mengatakan masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang mudah terhadap latar belakang pendidikan dan pengalaman calon maupun anggota legislatif sehingga dapat menilai kapasitas mereka secara objektif.

Lebih jauh ia memandang kritik masyarakat terkait latar pendidikan anggota DPR sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lembaga perwakilan dan menilai kapasitas keilmuan tetap penting bagi anggota DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi.

Namun, menurut dia, latar pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seorang anggota dalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Hal tersebut berkaitan dengan perbincangan mengenai anggota DPR lulusan SMA yang turut terlibat dalam penyusunan undang-undang. Fikri mengatakan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dengan persyaratan minimal lulusan SMA atau sederajat.

Kemudian, penyusunan undang-undang dilakukan secara kolektif-kolegial dengan dukungan sistem kelembagaan DPR, sehingga tidak bertumpu pada kapasitas akademik satu orang anggota.

"Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli," kata Fikri.

Ia menjelaskan dukungan tersebut antara lain berasal dari Badan Keahlian (BK) DPR yang memiliki tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti, serta keterlibatan pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Fikri menambahkan peningkatan kapasitas anggota juga dilakukan melalui pembekalan dari partai politik dan lembaga DPR, antara lain sekolah partai, bimbingan teknis, orientasi anggota baru, serta pemantapan nilai kebangsaan bersama Lemhannas.

Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anggota DPR memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.