Politik

Legislator: UU Satu Data Indonesia perkuat kedaulatan di ruang siber 

Legislator: UU Satu Data Indonesia perkuat kedaulatan di ruang siber 

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) perlu segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang siber.

Dalam seminar bertajuk "Rethinking: Data dan Kebijakan Pembangunan" di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Jumat, Rieke mengatakan UU SDI telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

"Secara konstitusi, undang-undang tersebut tetap berlaku setelah melewati tenggat waktu 30 hari pascapengesahan di paripurna pada 6 Oktober 2026, meskipun belum ditandatangani oleh Presiden," kata Rieke.

Dia mengungkapkan bahwa tim perumus sebelumnya telah diminta bertemu dengan Presiden Prabowo pada 29 Oktober 2026 dan mendapat respons positif untuk segera memproses regulasi tersebut.

Meski memaklumi adanya kesibukan lain, Rieke menegaskan bahwa Komisi XIII DPR telah mengingatkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai mitra kerja agar memprioritaskan perintah undang-undang beserta penyusunan peraturan turunannya.

"Jangan kemudian ada kepmen yang tidak ada perintah undang-undang dan buka perintah PP, tiba-tiba disahkan, bisa ditandatangani oleh Presiden. Nah, ini ada tata kelola saya kira harus dibenahi," ujarnya.

Dia mencontohkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Banten yang terbit setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai wilayah konservasi daratan dan perairan pada Mei 2025.

Selain itu, dia juga menyinggung isu penyadapan yang sempat mencuat belakangan ini sebagai indikasi awal bahwa Presiden Prabowo belum memegang kendali penuh atas data informasi dan infrastruktur digital nasional.

Rieke mengatakan adanya kemungkinan resistensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia memiliki data dasar negara yang terintegrasi.

Kendati demikian, dia meyakini mayoritas rakyat Indonesia mendukung Presiden Prabowo untuk mewujudkan data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan.

Rieke menjelaskan bahwa UU SDI tidak berorientasi pada keakuratan data, tetapi juga dirancang untuk menjamin kedaulatan data di tengah dinamika geopolitik, geo-ekonomi, dan era perang proksi (proxy war).

Ia menambahkan data kini merupakan sumber daya strategis baru yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Untuk menjaga kedaulatan di ruang digital tersebut, UU SDI turut mengatur peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di samping penunjukan penyelenggara Satu Data Indonesia.

Rieke mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat kini telah bergeser secara signifikan ke ruang siber, termasuk dari sisi ekonomi dengan nilai transaksi e-commerce tahun lalu yang diperkirakan mencapai tidak kurang dari Rp1.200 triliun.

​"Artinya di situ juga ada kehidupan yang harus tetap konstitusinya sama. Jadi, persoalan kedaulatan yang konstitusional itu juga harus ada di dalam ruang siber kita, dan itu sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia," kata Rieke.