Politik

Lemkapi Apresiasi Kapolri Usut Penyadapan Presiden, Dukung Proses Transparan

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (dok istimewa).
Foto: Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (dok istimewa).
Jakarta -

Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia mendukung kasus tersebut diproses secara transparan dan profesional.

"Yang pertama, kita hormati Kapolri. Beliau memiliki keberanian yang cukup ya untuk melakukan proses hukum," kata Edi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tim khusus Polri masih menyelidiki kasus ini.

"Kita hormati ketika Polri menetapkan mereka sebagai tersangka, artinya memang kita yakin, kita percaya bahwasanya Polri sudah memiliki bukti-bukti yang kuat," ujarnya.

Jenderal Suyudi sempat sowan ke para mantan kapolri. Hingga kemudian mereka bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas kasus ini.

"Mereka itu kan bagian dari purnawirawan ya. Bertemu dengan Presiden saya kira hal yang wajar dan terima kasih kepada purnawirawan Polri yang sudah memberikan kepedulian besar," tutur dia.

Dia berharap Polri memproses kasus ini secara tuntas dan profesional untuk menepis anggapan terjadi persaingan pada perwira tinggi (pati) Polri.

"Tentu kita harapkan pihak Polri profesional dan proporsional dalam menangani kasus yang banyak mendapat sorotan masyarakat ini. Termasuk tadi ada informasi persaingan di antara pati Polri, maka Kapolri agar betul-betul ya profesional menangani kasus ini," katanya.

Informasi terakhir, sebanyak 13 orang saksi termasuk saksi ahli telah dimintai keterangan. Namun, Edi mengatakan asas praduga tak bersalah tetap harus dijaga.

"Memang walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga tentu tetap memegang asas praduga tak bersalah. Artinya, tidak ada yang bisa menyebutkan mereka bersalah sebelum ada keputusan pengadilan ya," ucapnya.

Sebelumnya, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Selain Sigit, Polri juga menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU belum dapat dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).

Ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah stroke.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).