Ekonomi

Lewat KNMP, Pemerintah Agresif Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Lewat KNMP, Pemerintah Agresif Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat pesisir dan laut sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia masih terus dilakukan, salah satunya lewat program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat nilai ekonomi sektor perikanan Indonesia sangat besar. Ditambah lagi langkah ini sejalan dengan program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah.

Seperti diketahui, KNMP merupakan salah satu program prioritas yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif.

Program yang sudah berjalan sejak 2025 ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

"Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, dikutip Jumat (13/11/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua.

Sementara itu, demi menyukseskan program ini tahun depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mempersiapkan pembangunan KNMP 2027 dengan membekali 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei ribuan calon lokasi. Para peserta berasal dari 37 provinsi Indonesia yang wilayahnya berpotensi menjadi lokasi program kerja prioritas nasional tersebut.

Pemerintah mengimplementasikan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Pada tahun 2027, rencana pembangunan KNMP menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026.

Nelayan lokal Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatimalang, Purworejo, Jawa Tengah, Neneng Sutoyo mengatakan, ratusan nelayan lokal mulai merasakan dampak positif kehadiran KNMP.

Menurutnya, pelantihan penggunaan mesin tempel dan membaca GPS untuk mengetahui di mana pusat ikan sangat berdampak pada hasil tangkapan nelayan, yang tentu akan berdampak pada kesejahteraan.

"Pelatihan itu sudah diberikan kepada kami pelatihan mesin di Cirebon dan sekarang tiga hari, belajar mesin tempel dan perahu. Kalau biasanya kalau rusak kami harus ke daerah lain untuk perbaiki mesin, dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan bisa paham," ungkapnya, kepada CNBC Indonesia.

Pelatihan ini lanjutnya juga menjadi lompatan besar bagi nelayan, karena aktivitas jadi lebih efisien, termasuk dalam bahan bakar.

"Biasanya kami hanya tradisional dan mengandalkan pasang-surut air, kami harap KMNP terus dilakukan dan terus berdampak pada nelayan," kata Suwarjiyo Nelayan Jatimalang, yang juga mengikuti pelatihan KMNP.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, KMNP diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir. Sehingga pengelolaannya harus dijalankan dengan benar. Dengan begitu, manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya nelayan bisa maksimal.

"Jadi harus ada pengelolaan, bukan sekadar ada, lalu untuk jangka panjangnya seperti apa? karena harus berkesinambungan dan jelas visi-misinya bukan hanya dibangun saja," tegas Trubus.

[Gambas:Video CNBC]