Politik

Lindungi Ekosistem Laut, KKP Terbitkan Regulasi Pengelolaan Instrumen NEK

Lindungi Ekosistem Laut, KKP Terbitkan Regulasi Pengelolaan Instrumen NEK
Foto: KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

Di samping itu, regulasi ini dibuat untuk memberi kepastian bahwa perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Adapun Permen ini diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11) kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru harus selalu menempatkan aspek kelestarian alam sebagai prioritas.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Regulasi ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia. Di sisi lain, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi karbon turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.

Selain meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) juga menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership". KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Haruki Agustina, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kerja nasional untuk menyatukan berbagai kontribusi pengurangan emisi.

"Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK," ujar Haruki.

Sementara itu, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia sebagai mitra teknis, termasuk dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi.

Lihat juga Video: Ramai-Ramai Transplantasi Karang Demi Pulihkan Ekosistem Laut