Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dalam acara malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta pada Selasa (10/11).
Gubernur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Kehadiran pemerintah penting untuk memberikan kepastian dan kemudahan layanan pengaduan, pendampingan, dan penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Luthfi.
Hingga kini, Pemprov Jateng telah menjalankan berbagai langkah yang berpihak kepada perempuan dan anak, seperti melalui program Kecamatan Berdaya.
Pada program ini, Pemprov Jateng memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Kecamatan difungsikan sebagai hub sekaligus mendekatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu instrumen penting dalam Kecamatan Berdaya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Saat ini, RPPA telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jateng.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa per 9 November 2026 ada 2.886 masyarakat telah memperoleh layanan melalui RPPA.
Secara rinci, layanan yang diberikan mencakup Terdiri atas 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Catatan ini menunjukkan bahwa RPPA telah memberikan layanan nyata kepada masyarakat.
"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," kata Uswatun.
Ia menambahkan, selain pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan. Kegiatan ini dirancang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.
"Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," pungkas Uswatun.