Nasional

LKSP dorong pemerintah segera siapkan implementasi UU Perampasan Aset

LKSP dorong pemerintah segera siapkan implementasi UU Perampasan Aset

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Kajian Strategi Pembangunan Pemerintah (LKSP) mendorong pemerintah segera menyiapkan implementasi Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026.

Direktur LKSP Doddy D. Nugroho mengatakan pengesahan regulasi tersebut menjadi momentum penting pemberantasan korupsi sekaligus menjawab penantian masyarakat selama sekitar 18 tahun untuk menghadirkan instrumen hukum pemulihan aset hasil tindak pidana.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus disertai penelusuran dan pemulihan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang sah," kata Doddy dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Jumat.

Ia menilai aset negara yang dikorupsi merupakan hak masyarakat yang semestinya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dirinya menyatakan LKSP merekomendasikan pemerintah segera mempercepat penyusunan peraturan pelaksanaan, termasuk pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Ia menyebut koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga terkait perlu diperkuat untuk memastikan proses penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengelolaan aset berjalan efektif.

LKSP juga menekankan pentingnya pengawasan independen, keterbukaan pelaporan aset yang berhasil dipulihkan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.

Doddy mengingatkan seluruh kewenangan perampasan aset harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, Doddy juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pembahasan regulasi tersebut hingga pengambilan keputusan tingkat I sebelum memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.

Menurut dia, proses legislasi tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan politik dalam membangun komunikasi, mengonsolidasikan berbagai kepentingan, serta menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret.

"Kami mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad atas komitmen dan perannya dalam mengawal agenda strategis dan cita-cita reformasi melalui pengesahan UU Perampasan Aset," kata Doddy.