Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk menentukan dua nama calon pengganti wakil presiden jika Raka resmi mundur dari jabatan wapres.
Dua nama tersebut nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk selanjutnya dipilih untuk menggantikan posisi Gibran.
"Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun Youtubenya, dikutip Rabu (11/11).
"Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," sambungnya.
Menurut Mahfud, kewenangan menentukan dua nama tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak ikut mencampuri atau mendesakkan nama tertentu sebagai pengganti Gibran.
"Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu," ujarnya.
Mahfud menyebut Prabowo selaku Presiden tetap dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan partai koalisi dan organisasi masyarakat. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Prabowo.
"Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak," ucap dia.
"Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang," sambungnya.
Kendati demikian, Mahfud menilai pembicaraan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya tidak dilakukan terlalu dini. Menurutnya, berbagai pihak perlu terlebih dahulu menunggu proses pengunduran diri atau pemakzulan Gibran selesai.
"Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang," ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu telah menyampaikan niatan mundur dari jabatan wapres ke Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11).
"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.