YOGYAKARTA — Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Mereka mendesak agar dugaan kekerasan terhadap demonstran diusut secara independen dan transparan.
Ketua Majelis Guru Besar UII, Fathul Wahid, mengatakan tindakan represif terhadap demonstran tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, tindakan semacam itu berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil sekaligus melemahkan demokrasi.
"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, penangkapan demonstran, serta laporan masuknya aparat kepolisian ke lingkungan kampus," demikian pernyataan sikap Majelis Guru Besar UII yang diterima Republika, Jumat (13/11/2026).
Kericuhan di Yogyakarta bermula setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil pada Selasa (10/11/2026) yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aksi yang berlangsung sejak siang di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer tersebut awalnya berjalan tertib dan damai. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait persoalan kebangsaan dan kebijakan pemerintah.
Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.00 WIB ketika sekelompok massa tak dikenal datang dari arah utara dan menyerang Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Seperti diberitakan Republika, massa melempari gedung dengan petasan, berusaha menjebol pagar, hingga sebagian berhasil masuk ke area gedung. Kaca ATM Center dilaporkan pecah dan sejumlah benda dibakar di tengah jalan.
Aparat kepolisian kemudian mengerahkan ratusan personel Brimob, kendaraan taktis, dan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Kericuhan meluas dari kawasan Malioboro ke arah Tugu Pal Putih hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Gas air mata juga ditembakkan dalam upaya memukul mundur massa.
Situasi di sekitar UGM turut menjadi sorotan setelah aparat mengepung kawasan kampus hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keselamatan mahasiswa dan kebebasan kampus sebagai ruang akademik.
Dalam perkembangan berikutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam pengamanan aksi tersebut. Polda DIY menyatakan telah memulangkan 154 dari total 157 orang yang sempat diamankan. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua lainnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY setelah dinyatakan positif narkoba.
Menanggapi rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Guru Besar UII menyatakan mendukung aksi publik, termasuk demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta. Aksi mahasiswa dan masyarakat dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan kebangsaan sekaligus wujud kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai yang dijamin konstitusi.
Majelis Guru Besar UII menilai demonstrasi juga merupakan bagian penting dari mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Karena itu, aparat kepolisian diminta mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional dalam mengamankan penyampaian aspirasi masyarakat.
Mereka mendesak agar setiap dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat diusut secara independen, transparan, dan akuntabel. Penanganan terhadap demonstran harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Majelis Guru Besar UII juga meminta negara menolak segala bentuk premanisme dalam kehidupan demokrasi. Intimidasi, ancaman, dan kekerasan oleh kelompok mana pun yang bertujuan membungkam kritik dan aspirasi publik tidak boleh dibiarkan.
"Negara wajib menjamin keamanan warga dan menindak pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu," demikian pernyataan tersebut.
Selain itu, Majelis Guru Besar UII mendesak perlindungan terhadap hak-hak demonstran yang ditangkap. Setiap orang yang ditahan harus memperoleh perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan kepastian hukum. Mereka yang ditahan tanpa dasar hukum yang sah diminta segera dibebaskan.
Soroti Dugaan Aparat Masuk Kampus
Majelis Guru Besar UII secara khusus menyoroti laporan masuknya aparat kepolisian ke lingkungan kampus. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga muruah dan otonomi perguruan tinggi sebagai ruang aman bagi kebebasan akademik dan pemikiran kritis.
Kampus, menurut mereka, tidak boleh menjadi ruang yang rentan terhadap intimidasi maupun intervensi yang melanggar hukum. Perguruan tinggi juga diminta tidak berdiam diri ketika ruang kebebasan sipil semakin menyempit.
"Perguruan tinggi harus terus merawat nalar kritis, nurani kemanusiaan, dan keberanian menyuarakan kebenaran," demikian pernyataan Majelis Guru Besar UII.
Mereka turut mendesak pemerintah membuka dialog yang bermakna dengan masyarakat. Aspirasi publik semestinya didengarkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan justru diperlakukan sebagai ancaman.
Tak hanya itu, Majelis Guru Besar UII meminta pemerintah menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait tata kelola program prioritas nasional. Dugaan penyimpangan yang disuarakan dalam aksi publik harus direspons dan ditindaklanjuti secara serius serta transparan.
Di sisi lain, Majelis Guru Besar UII menyatakan dukungan terhadap aparat kepolisian untuk menjalankan tugas secara profesional, terutama dalam menjamin keamanan warga negara ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.
"Pernyataan ini merupakan tanggung jawab kami dalam merespons masalah kebangsaan dan merawat Indonesia yang demokratis, berkeadaban, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan," demikian pernyataan yang ditandatangani di Yogyakarta, 12 November 2026.